Ibu Kota Negara
Respons AHY soal Nasib Masyarakat Adat Desa Pemaluan, 249 Bangunan di IKN Nusantara Bakal Dirobohkan
Warga Desa Pemaluan resah, sebanyak 249 bangunan di kawasan IKN Nusantara bakal dirobohkan. Reaksi AHY selaku Menteri ATR/BPN.
TRIBUNKALTIM.CO - Warga Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara resah setelah 249 bangunan di kawasan IKN Nusantara bakal dirobohkan.
Keresahan masyarakat adat Desa Pemaluan yang berada di kawasan IKN Nusantara bermula dari surat dari Otorita IKN (OIKN) terkait hal tersebut.
Lalu bagaimana respons Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang belum lama ini juga mengunjungi IKN Nusantara?
Terkait dengan nasib masyarakat adat Desa Pemaluan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca juga: Warga Sepaku Resah Terima Surat OIKN, Sebanyak 294 Bangunan Bakal Digusur, 2 Opsi Diberikan
Baca juga: Penggusuran Paksa Warga di Sekitar IKN, Koalisi Masyarakat Sipil: Klarifikasi OIKN Hanya Pembelaan
Baca juga: OIKN Pastikan Penertiban Ratusan Bangunan Warga di Sepaku Tak Jadikan IKN Nusantara Rempang Jilid II
Sebelumnya surat dari OIKN yang meminta warga Desa Pemaluan untuk merobohkan bangunan rumah mereka dalam waktu 7 hari menimbulkan keresahan.
Ditanya soal persoalan warga Desa Pemaluan, AHY mengaku perlu mempelajari terlebih dahulu persoalan agraria di IKN.
Ia belum bisa mengambil kesimpulan dan bersikap.
“Sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut,” kata AHY saat ditemui di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
AHY mengatakan, karena persoalan tersebut sudah masuk dalam wilayah kewenangan Otorita IKN, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan para pejabat yang membangun ibu kota baru itu.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, pihak Kementerian ATR/BPN sejak awal bertugas menyiapkan lahan dan meyakinkan bahwa lokasi itu bisa digunakan dengan baik.

“Setelah itu kemudian menjadi ranah O (Otorita) IKN tentu saya akan lebih dulu bertanya dan berkoordinasi,” tutur AHY.
“Sehingga kita dapat menyimpulkan termasuk juga merekomendasikan solusi yang terbaik seperti apa,” tambahnya.
Baca juga: 294 Bangunan di Pemaluan PPU Bakal Dirobohkan, Begini Penjelasan Otorita IKN
AHY mengaku mendapatkan pesan dari banyak pihak agar kebijakan mengenai agraria tidak menjadikan masyarakat sebagai korban.
Di sisi lain, ia juga mengingat pesan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus berjalan dengan baik dan berdampak positif ke masyarakat sekitar.
“Saya juga sering mendapatkan arahan yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban.
Ibu Kota Resmi Pindah ke IKN Nusantara setelah Keppres Terbit, Nasib Jakarta dan Materi RUU DKJ |
![]() |
---|
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden setelah IKN Nusantara Resmi Ibu Kota? Begini Keinginan Pemerintah |
![]() |
---|
Gugatan Data Proyek Bendungan Semoi dan Intake Sepaku di IKN, Komisi Informasi Menangkan Jatam |
![]() |
---|
Gugatan Jatam Kaltim soal Data IKN Dikabulkan, Ini 5 Salinan Dokumen yang Harus Diserahkan PUPR |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.