Wacana Jokowi Bakal Gabung, Wakil Ketua Umum Golkar sebut Menanti PDIP, Perlu Pernyataan Tegas

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana Jokowi bakal bergabung dengan Golkar santer disebut belakangan ini, bahkan bukan hanya sekadar merapat tetapi juga akan menduduki kursi ketua umum

Terkait dengan wacana Jokowi bakal merapat, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyinggung sikap PDIP.

Menurut Wakil Ketua Umum Golkar, harus ada pernyataan tegas terkait dengan status Jokowi di PDIP.

Diketahui, Jokowi adalah kader PDIP hingga kemudian ketika anak sulungnya, Gibran berpasangan dengan Prabowo yang diusung Gerindra menjadi sorotan.

Baca juga: Alasan Kuat Gibran Tak Bisa Dipandang Remeh Elite Politik, Pengamat Beber Kans Pimpin Golkar Besar

Baca juga: Jokowi vs Airlangga? Harumnya Takhta Tertinggi Partai Golkar, DPD Golkar Solid Bersama Airlangga

Baca juga: Jokowi Kader Golkar Sejak 1997? Kata Dewan Pakar Golkar Beber Doktrin Karya Siaga Gatra Praja

Bahkan sama seperti Jokowi, Gibran juga kader PDIP.

Hubungan Jokowi dengan PDIP pun mewarnai Pilpres 2024.

Kini beberapa bulan terakhir Jokowi ramai dikaitkan dengan Partai Golkar.

Bahkan putera Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Menyikapi kabar yang semakin kencang tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari PDIP dan Presiden Jokowi.

"Kita semua tahu Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan, dan memang selama ini kita tahu beliau kader PDI Perjuangan,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

“Dan, PDI Perjuangan belum pernah membuat statemen dengan mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDI Perjuangan lagi.

Jadi itu juga harus kita hormati, jadi kembali pada putusan Pak Jokowi,” ucap dia.

Meski begitu, ia menekankan, Golkar selalu membuka pintu pada siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.

Di sisi lain, Doli enggan membahas dinamika di internal Golkar terkait dengan musyawarah nasional (munas) yang bakal berlangsung Desember 2024.

Baca juga: Bursa Ketua Umum Golkar, Kata Aburizal Bakrie soal Peluang Jokowi dan Gibran, Prediksi Sikap Prabowo

Baginya, penyelenggaraan munas masih lama dan tidak perlu diramaikan saat ini.

Apalagi, saat ini berkembang isu bahwa Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bakal masuk sebagai kader Golkar dan mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum pada munas tersebut.

“Makanya, saya kira kalau munas sampai sejauh ini kita belum membicarakan secara detail karena munasnya masih lama dan kemarin saya sampaikan itu kita solid mendukung munas dilaksanakan Desember 2024 sesuai AD/ART dan kemudian menuntaskan periode ini sampai akhir,” tuturnya seperti dilansir Kompas.com.

Doli menyebutkan, masih banyak kader Golkar yang ingin kembali mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024). “Yak (banyak yang mendukung Airlangga),” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengungkapkan Airlangga mendapatkan dukungan dari sejumlah politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.

Ia pun menyiratkan bahwa Jokowi sulit untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum Golkar karena ketentuan AD/ART.

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar Pasal 18 Ayat 4, disampaikan salah satu syarat mengikuti kontestasi ketua umum Golkar adalah aktif menjadi kader Golkar minimal selama 5 tahun.

Tidak Lumrah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga akan terasa tidak lumrah jika di akhir jabatannya justru bergabung ke Partai Golkar.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024).

Baca juga: Peluang Terbuka, Bocoran Aburizal Bakrie Agar Jokowi atau Gibran Bisa jadi Ketum Golkar: Ubah AD/ART

“Yang ingin saya katakan adalah apa pun judulnya, per hari ini Jokowi masih kader PDIP.

Jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden dua periode, wajah Pak Jokowi itu adalah wajah PDIP,” jelasnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Jika pada masa akhir kepemimpinannya dan tidak lagi menjadi presiden, Jokowi kemudian bergabung ke Golkar, maka akan ada anggapan bahwa itu sesuatu yang tidak lumrah.

“Kalau di end of the day-nya atau di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya tak lagi jadi presiden kemudian ke Golkar, orang tentu menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita.”

“Seakan-akan memang ada sesuatu yang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi, tak lagi di PDIP kemudian ada tempat berlindung namanya beringin,” ujarnya.

Awalnya, dalam dialog tersebut, Adi menjawab pertanyaan apakah ia melihat bahwa Golkar seperti membeli karpet merah kepada Jokowi untuk bisa menjadi ketua umum.

“Kalau saya  membaca statement-nya Abu Rizal Bakrie (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar) dan Bang Ridwan Hisjam (anggota Dewan Pakar Partai Golkar) ini sebenarnya bahwa ada peluang dari pihak outsider kalau yang dipersoalkan adalah terkait dengan hal ihwal administratif seperti AD/ART dan kepengurusan,” bebernya.

“Karena keputusan puncak terkait apakah seseorang bisa maju atau tidak di Golkar sebagai ketua umum itu kan kuncinya ada di AD/ART yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di munas.”

Menurut Adi, hal itu merupakan kabar baik karena itu berarti siapa pun sosok di luar Golkar berpeluang menjadi ketua umum jika AD/ART diubah dan disetujui oleh pengurus daerah.

“Ini yang menurut saya kan kabar baiknya, artinya, jadi siapa pun sebenarnya di luar Golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum.

Tapi kan footnote (catatan kaki)-nya agak tebal menurut saya, harus mengubah AD/ART yangdisetujui oleh seluruh daerah.”

Per hari ini, lanjut Adi tak ada satu pun pengurus di daerah, terutama DPD tingkat I yang memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Jokowi atau mengusulkan perubahan AD/ART untuk mengakomodasi isu-isu yang berkembang, terutama tentang Jokwi yang dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Golkar.

Baca juga: Alasan DPP PDIP sebut Jokowi tak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum, Golkar Disentil

“Kedua, yang ingin saya katakan adalah ini akan menjadi satu preseden yang menurut saya pertama dalam sejarah, terutama di Golkar, ya,” kata dia.

“Sekali pun disebut tadi bahwa Pak JK, Pak Ical bukan Golkar seperti yang dibayangkan orang, awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa, pengurus biasa, atau terafiliasi dengan Golkar tapi bisa menjadi ketua umum.”

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan Jokowi merupakan kader Golkar.

“Nah, Pak Jokowi ini adalah kader Golkar. Saya sudah menyampaikan, sejatinya Pak Jokowi kader Golkar,” tuturnya.

“Memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya Karya Siaga Gatra Praja, jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Jokowi pernah menjadi pengurus asosiasi mebel Indonesia pada tahun 2002, yang artinya merupakan kader Golkar. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.

“Pak Jokowi ini pengurus asosiasi mebel Indonesia di tahun 2002, mulai 1997, zaman Orde Baru.”

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Abu Rizal Bakrie, mantan Ketua Umum Golkar, yang menyebut AD/ART bisa  diubah jika pengurus di daerah setuju.

“Jadi begini ya, Golkar itu partai terbuka, jadi semua bisa, tidak ada masalah. Saya sudah pernah bersdiskusi juga dengan Mas Adi.”

“Yang namanya Pak JK itu juga bukan lima tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakrie pun juga bukan pengurus DPP Partai Golkar selama lima tahun,” tambahnya.

Airlangga enggan komentar

Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartartohanya  mengacungkan jempolnya ketika ditanya soal apakah masih optimistis akan kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu untuk kedua kalinya.

Hal itu terjadi saat awak media menanyakan perihal alih kepemimpinan Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya digelar pada Desember 2024.

Awalnya, awak media bertanya soal kandidat ketua umum (ketum) Golkar mendatang.

Sebab saat ini sudah muncul nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal Ketum Golkar gimana Pak? Pak Jokowi jadi? atau Bapak saja?," tanya wartawan kepada Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

"Terima kasih," jawab Airlangga secara spontan sambil masuk ke dalam mobil dinasnya yang berpelat nomor RI 15.

Wartawan kembali bertanya apakah merasa terancam dengan kehadiran Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita yang disebut-sebut juga berpeluang maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Mendengar pertanyaan itu, Airlangga menyatakan bahwa Munas Golkar akan berlangsung Desember 2024. "

Munas bulan Desember," katanya.

Awak media kembali bertanya apakah ada kemungkinan Munas Golkar dimajukan. Tetapi, Airlangga berseloroh yang akan maju adalah musim panen padi. Dia pun mengacungkan jempol ketika menyampaikan seloroh tersebut. 

Awak media masih tidak menyerah untuk menanyakan soal posisi nomor satu di Partai Golkar kepada Airlangga. Kali ini, wartawan bertanya apakah Airlangga merasa optimistis masih akan lanjut sebagai Ketum Golkar setelah munas nanti.

Mendengar pertanyaan itu, dia tidak memberikan jawaban. Airlangga hanya kembali memberikan acungan jempol. Wajah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun tidak tersenyum.

Dia hanya memberi tanda hormat dengan tangannya kepada awak media. Beberapa detik kemudian mobil dinas Airlangga membawanya pergi dari halaman belakang Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi Terhadap Bahlil dan Airlangga Menurut Pengamat, Siapa Didukung Jadi Ketum Golkar?

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jika Ingin Gabung Golkar, Presiden Jokowi Harus Tegas Nyatakan Keluar dari PDIP.