Pesan Emak Ini ke 4 Anaknya Sebelum Ikut Demo Pilpres 2024 di Gedung KPU, 'Demi Masa Depan Kalian'

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi unjuk rasa atau demo kecurangan Pilpres 2024 mulai berjalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Dijadwalkan, KPU akan mengumumkan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret ini.

Sementara itu, kalangan yang berdemo di depan gedung KPU pun berasal dari berbagai latar dan motif.

Mulai mahasiswa hingga emak-emak.

"Mama mau pergi demo dulu, demi masa depan kalian".

Demikian pesan Esa (45) kepada empat anaknya, Senin (18/3/2024) jelang siang.

Baca juga: Jokowi Titip Salam ke Cak Imin, Pengamat Sebut Anies Langsung Jaga Ketum PKB dari Rayuan Istana

Dari rumah petaknya di Tugu Selatan, Jakarta Utara, Esa bertolak ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menggunakan bus Transjakarta.

Merujuk pada informasi yang berseliweran di media sosial, ia mengetahui akan ada unjuk rasa digelar di sana.

Sebagai seorang ibu, Esa turut terpanggil dalam unjuk rasa yang memprotes dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Selain itu, ia juga menjadi salah satu orang yang mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Sebab, selain dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kecurangan pemilu, pemerintah juga dianggap gagal menstabilkan harga pangan.

"Emak-emak turun ke jalan kayak begini kalau kondisinya sudah mengganggu dapur," ujar Esa saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (18/3/2024).

"Bayangin saja, beras yang harganya biasanya Rp 11.000 per liter, sekarang jadi Rp 15.000. Meresahkan banget," lanjut ibu rumah tangga itu.

Selain beras, harga bahan pangan lain juga merangkak naik seolah tidak bisa dikendalikan.

Esa meyakini, apa yang ia lakukan saat ini bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk masa depan anak-anaknya juga.

"Saya enggak suka kezaliman. Pemimpin yang zalim memang sudah ada dari dulu.

Kalau sekarang ada lagi, ya kita lawan," ujar dia.

Ia sekaligus berharap keempat anaknya mendapatkan pendidikan politik yang baik berdasarkan situasi dan kondisi negeri sekarang.

"Jadi biar mereka tahu negara lagi kayak begini," lanjut Esa.

Sebagai informasi, sekelompok massa yang menggelar aksi di KPU RI mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Senin (18/3/2024).

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan.

"Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI," bunyi tulisan dalam spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

"Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi.

Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!" bunyi spanduk yang lain.

Baca juga: Anak Buah Jokowi Bungkam Ketika Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Putusan MK yang Meloloskan Gibran

Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

BEM Unpad Mulai Pengadilan Rakyat

Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjajaran (Unpad) yang memulai Pengadilan Rakyat tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat diutarakan dosen dan guru besar di UGM untuk merespon dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terbaru, BEM Unpad bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3/2024).

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza mengatakan, aksi tersebut diberi tema 'Pengadilan Rakyat'.

Tak hanya BEM Kema Unpad, Fawwaz menyebut, kegiatan ini rencananya akan diikuti seluruh mahasiswa se-Jawa Barat.

"Aksi nanti juga akan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya, tema kami adalah untuk keadilan rakyat di rezim pada saat ini khususnya pada Presiden Joko Widodo," katanya ditemui di Sekretaris BEM Kema Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17/3/2023).

Ia mengaku konsolidasi sudah berlangsung selama dua kali dengan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Menurutnya, aksi tanggal 18 besok bukan merupakan puncak, namun pemantik bagi mahasiswa di provinsi lain, seperti Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua.

"Kita akan berangkat ke Jakarta dan kemungkinan besar kita akan mencoba ada aksi di Bandung setelah itu kita coba koordinasi dengan wilayah lain yang mana nanti kita akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," ujarnya.

Fawwaz mengungkapkan, ada beberapa hal yang disoroti oleh BEM Kema Unpad terhadap rezim Jokowi.

Ia memandang Istana sudah penuh dengan kebohongan, bahkan penuh dengan intrik politik serta kepentingan politik.

"Kita melihat kemarin bansos dipolitisasi kita juga melihat rezim ini mengotak-atik banyak hal, dan demokrasi sedang direduksi dan tambah diperparah rakyat sedang menjerit karena harga bahan pokok sedang naik," tuturnya.

Baca juga: Akhirnya Roy Suryo Terpaksa Bongkar Bukti Jejak Digital Server Sirekap di Sidang Komisi Informasi

Ia melihat, tak ada itikad baik atau mitigasi dari pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat.

"Padahal masyarakat sudah menjerit kesakitan.

Oleh karena itu kami melihat ini dan mencoba mengkomunikasikan dan mengaudiensikan tapi memang tidak ada itikad baik dari pemerintah," ungkapnya.

Fawwaz beranggapan, tak bergemingnya pemerintah merupakan sinyal bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk kembali mengingatkan pemerintah.

"Sehingga kami turun ke jalan dengan menggunakan aksi massa merupakan satu-satunya jalan untuk kita lakukan karena pemerintah sudah tidak ingin mendengarkan kami lagi," beber dia.

Sorot DPR

Menghadapi situasi nasional terutama pasca-pemilu, tak sedikit masyarakat atau mahasiswa yang berharap pada hak angket yang rencananya akan digulirkan beberapa fraksi partai politik di legislatif.

Namun, sambung dia, legislator cenderung terlambat menggulirkan hak angket.

"Hak angket itu ingin betul-betul dilakukan seharusnya sudah dilakukan dari tahun kemarin.

Karena banyak pelanggaran yang dilakukan rezim atau eksekutif sudah terlampau banyak," ucap dia.

Dia menilai, tahun ini banyak terjadi pembangkangan konstitusi, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Udang-Undang Dasar (UUD).

"Tapi nampaknya dari DPR itu tidak melakukan pengawasan dengan benar.

Oleh karena itu apabila lembaga-lembaga formal seperti DPR dan DPRD tidak dapat bekerja dengan baik, maka kami mahasiswa dan masyarakat akan siap untuk menjadi orang yang mengawasi pemerintah dan menuntut kepada pemerintah itu sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Terjawab Alasan Refly Harun Sebut Sirekap Alat Bantu Kecurangan, Ungkit Pernyataan KPU Depok

"Oleh karena itu kami bertekad untuk membuat sebuah Pengadilan Rakyat untuk mengadili rezim pada saat ini," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...""

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.