Terjawab Alasan Refly Harun Sebut Sirekap Alat Bantu Kecurangan, Ungkit Pernyataan KPU Depok

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun terus menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terbaru, Juru Bicara Timnas AMIN ini kembali menyoal Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

Pasalnya, jelang akhir rekapitulasi manual, KPU justru menutup grafik real count tersebut.

"KPU Tidak berani membuka Sirekap.

Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi, KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count," kata Refly saat orasi dalam aksi tolak hasil Pemilu di depan KPU, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Blak-Blakan, Hasto Akui Ada Jurang Pemisah Antara Jokowi dan PDIP Soal Isu Golkar, Singgung Karakter

Dalam kesempatan itu, Refly bahkan dengan lantang menyebut Sirekap adalah alat bantu untuk KPU melakukan kecurangan di Pemilu 2024.

"Sirekap itu benar alat bantu, tapi alat bantu kecurangan,"

"Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil," kata dia.

Refly menyebut, tudingannya itu berdasarkan pada sikap KPU yang tak berani melakukan audit forensik terhadap sistem IT Sirekap.

"Kalau misalnya KPU berani membuka Sirekapnya, audit Sirekap. Mengapa China terlibat di dalam sirekap misalnya,"

"Itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan," ujar Refly.

Refly pun lalu mengutip pernyataan dari KPU Depok, untuk menguatkan pernyataannya.

"Mengapa KPU Depok mengatakan Bahwa seolah-olah Sirekap itu bisa jalan sendiri.

Ada pihak-pihak yang mengendalikan Sirekap," kata dia.

Kendati begitu, ia menyebut Pemilu 2024 penuh kecurangan.

Ia menilai, kecurangan tersebut bahkan sudah terjadi sejak awal Pemilu.

"Kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk sudah curang," tuturnya.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024 Hari Ini, Suara AMIN Menurun Ganjar Bukan 16 Persen, Sisa 5 Provinsi

Timnas AMIN Siapkan 1.000 Pengacara

3 Pakar Hukum Tata Negara disiapkan Timnas AMIN untuk memimpin 1.00 0 pengacara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK.

Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) gandeng Ari Yusuf Amir, Hamdan Zoelva, dan Refly Harun sebagai tim hukum untuk menggugat hasil Pilpres 2024.

Ketiga nama tersebut, memimpin 1.000 advokat yang siap mengungkap dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

“Kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum yaitu Ari Yusuf Amir, beliau adalah Ketua Hukum Tim Nasional AMIN, dibantu oleh wakil ketua ya di dalam tim itu ada Hamdan Zoelva ya, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refly Harun,” ucap Iwan.

“Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara.”

Iwan menuturkan, saat ini tim hukum dari Timnas Anies-Muhaimin sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Viral Pria Meninggal Diduga Usai Diadang Paspampres Jokowi saat Mau Shalat Jumat, Asintel Membantah

“Kami sudah mengumpulkan bukti yang sangat cukup ya, lebih dari cukup ya.

Jadi kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk nanti kami ajukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujar Iwan.

Berdasarkan bukti yang dikantongi, Iwan pun menyatakan optimistis pihaknya bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi di Pilpres 2024.

“Kami sangat optimis ya karena memang kita bisa melihat dan juga menonton film Dirty Vote, yang sampai saat ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun bahwa kejadian itu tidak benar.

Karena, di film Dirty Vote itu menceritakan bagaimana secara sistematis pemilu sudah diatur jauh-jauh hari sebelum tanggal 14 Februari 2024,” ucap Iwan.

“Kita lihat bagaimana MK diubah dari batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun, itu awalnya saja sudah mulai kelihatan ya, bahwa ada yang terstruktur dan sistematis.

Bagaimana seorang ketua MK itu bisa dijatuhi hukuman etik berat dan selanjutnya itu juga belum ada perubahan di PKPU tetapi KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran.”

Bukan hanya itu, Iwan juga mencermati adanya upaya dari aparat pejabat daerah dan aparat hukum dalam menentukan pemimpin di Pilpres 2024.

“Dan yang paling mencolok bagaimana bansos dan BLT digerakkan, ini terjadi bukan tanpa disengaja.

Semuanya itu sudah direncanakan dengan matang sehingga BLT dan bansos itu bisa diturunkan pada bulan Februari sebesar Rp600.000 ditambah dengan beras,” ujarnya.

Baca juga: Zainal Arifin Mochtar-Guru Besar UGM Dorong Pengadilan Rakyat, Refly Harun Serukan Parlemen Jalanan

Dorong Pengadilan Rakyat

Dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus disuarakan.

Kali ini datang dari Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar yang mendorong adanya Pengadilan Rakyat.

Sebelumnya, Refly Harun juga terus mendorong parlemen jalanan untuk menekan DPR menggulirkan hak angket.

Sebelumnya, muncul wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hingga kini wacana hak angket tersebut terkesan jalan di tempat.

Terbaru, Zainal Arifin Mochtar menyerukan perlunya gerakan pengadilan oleh rakyat untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.

Seruan itu disampaikan dalam acara gerakan Kampus Menggugat di Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/3/2024).

Perwakilan dari sejumlah universitas turut hadir dalam acara ini.

Tak hanya Zainal Arifin Mochtar, Wakil Rektor UGM Arie Sudjito juga terlihat hadir.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: PDIP Menang di Kuala Lumpur, Tapi Suara Ganjar-Mahfud Paling Buncit

Ia pun sempat menyampaikan orasi dalam acara, begitu pula dengan Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro.

Kemudian, seniman Butet Kartaredjasa hadir pula mengenakan pakaian berwarna merah jambu.

Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Refly Harun Sebut Sirekap Alat Bantu KPU untuk Lakukan Kecurangan Pemilu 2024

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.