Prabowo Janji Pakai Uang Rampasan Koruptor untuk Pendidikan, Kampung Nelayan hingga Utang Whoosh

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo menegaskan dana rampasan koruptor tidak boleh mengendap, melainkan segera dikembalikan ke rakyat
• Dana tersebut akan digunakan untuk program pendidikan hingga kampung nelayan
• Sebagian dana juga akan dialokasikan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh)

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa uang negara hasil rampasan dari tindak pidana korupsi tidak akan dibiarkan mengendap.

Dana tersebut, menurutnya, harus segera dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program pemerintah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Dana yang berhasil dipulihkan itu harus segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Ambil Alih Utang KCIC, Uang Rampasan Koruptor Bakal Dipakai Bayar Whoosh

Pemanfaatan Dana untuk Program Prioritas

Presiden menyebut sejumlah program yang akan didanai dari uang rampasan koruptor, antara lain:

• Digitalisasi pendidikan untuk memperluas akses teknologi di sekolah.
• Perbaikan fasilitas sekolah agar mutu pendidikan meningkat.
• Pengembangan kampung nelayan sebagai dukungan terhadap sektor maritim.
• Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk mencetak generasi unggul.
• Selain itu, dana hasil rampasan juga akan dialokasikan untuk membantu membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang masih menjadi beban keuangan negara.

Dengan demikian, dana yang semula menjadi kerugian akibat korupsi dapat kembali berkontribusi pada pembangunan nasional.

1. Renovasi sekolah hingga kampung nelayan 

Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo memastikan uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah.

Presiden RI menegaskan ini usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Link Ikut Lelang KPK Lengkap Syarat dan Daftar Barang Sitaan dari Koruptor

Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.

"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Selain itu, uang belasan triliun itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.

"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," kata Prabowo.

2. Danai LPDP

Pada hari yang sama namun pada kesempatan terpisah, Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.

Di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kepala Negara memerintahkan hal itu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.