Ganjar Pranowo Ceritakan Semua Informasi Kecurangan Pilpres yang Didapatnya, Singgung Soal Gibran

Rasanya fatsun politik itu musti kita lakukan," sambung dia.

Baca juga: Timnas AMIN Minta Pilpres 2024 Diulang Tanpa Gibran, Putra Jokowi Dinilai Jadi Sumber Kecurangan

Baca juga: Bukan Hasil Pilpres, Pencalonan Gibran Jadi Inti Gugatan Timnas AMIN, Mari Bertarung dengan Jujur

Selain itu, ia juga mengatakan, selama sebulan terakhir mereka berdua telah berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini.

Cerita-cerita tersebut, kata Ganjar, di antaranya adalah mulai dari proses seleksi capres cawapres, putusan MK 90 (putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto) yang menjadi pertanyaan banyak pihak, sampai ada masalah secara prosedur pendaftaran di KPU.

Selain itu, cerita yang juga ditangkap Ganjar dan Mahfud adalah tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah, bantuan yang tiba-tiba muncul dengan sangat masif, money politik, hingga intimidasi.

Ganjar juga mengaku merasakan suasana kebatinan dari para tokoh masyarakat yang meragukan penegakkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu.

Ia pun mencatat para ilmuwan, akademisi di seluruh Indonesia juga telah mengingatkan agar pemilu harus jurdil (jujur dan adil) dan luber (langsung, umum, bebas, rahasia).

Cerita-cerita yang sampai kepada tim Ganjar-Mahfud itu, kata dia, kemudian diverifikasi satu per satu.

"Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon.

Sayang tidak semuanya merespon," kata Ganjar.

Baca juga: PKB Mendominasi di Pileg 2024 DPRD Paser, Profil Hendra Wahyudi, Caleg Peraih Suara Terbanyak

"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan.

Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," sambung di.

Rencananya, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat entah besok atau lusa.

Ia mengatakan momentum tersebut adalah momentum yang sangat bagus bagi Majelis Hakim di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya.

"Setelah dulu ada putusan MKMK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita harus mengembalikan kredibilitas demokrasi kita menjadi ini jauh lebih baik," kata dia.

"Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir.