Pengamat Ekonomi Unmul Samarinda Singgung Realisasi E-Parking, Dishub Sebut Ada Banyak Faktor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Persoalan parkir di Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota atau Pemkot Samarinda.

Salah satu solusi yang digadang-gadang adalah program Smart City dengan penerapan e-parking. Namun, hingga saat ini realisasinya dinilai tak kunjung nampak.

Sebab itu, membuat pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo menyoroti realisasi e-parking yang dijanjikan Walikota Andi Harun beberapa tahun silam sekaligus mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Baca juga: E-Parking di Samarinda Belum Terwujud, Dosen Ekonomi dari Unmul Pertanyakan Kinerja Dishub

“Persoalan parkir ini kan janji politik Andi Harun dalam 100 hari kerja, khususnya adalah e-parking. Sudah 5 tahun maju mundur, gak jadi jadi juga ini barang,” kata Purwadi kepada TribunKaltim.co (23/2).

Atas hal tersebut, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu angkat bicara.

Dikonfirmasi TribunKaltim.co pada Minggu (24/3), Manalu memaparkan beberapa faktor yang menghambat penerapan e-parking di Samarinda.

Parkir di Trotoar dan Jukir Liar

Manalu mengatakan, parkir di atas trotoar muncul lantaran adanya kegiatan ekonomi yang tak menyediakan lahan parkir.

"Ketika ruang parkir yang ada malah dijadikan tempat dagangan, ya masyarakat pasti akan datang, mau tidak mau memang tak ada ruang parkir dan mau tak mau parkir di tepi jalan maupun trotoar. Akhirnya muncul lah jukir liar yang memanfaatkan peluang tersebut," jelas Manalu.

Sebab itu, Manalu mengaku bahwa saat ini pihaknya juga tengah menggencarkan monitoring terhadap ruko atau toko yang tak memiliki atau menyediakan lahan parkir yang cukup.

Baca juga: Pemkot Samarinda Launching SANTER dan E-Parking di Malam Pembukaan Samarinda Festival

E-Parking di Tepi Jalan Sulit Diterapkan

Manalu mengakui sulitnya menerapkan e-parking di tepi jalan. Ia mengatakan, e-parking hanya bisa maksimal dijalankan di dalam suatu ruang atau gedung parkir saja.

Sulitnya penerapan e-parking di tepi jalan tak hanya dirasakan di Kota Samarinda, melainkan merata hingga ke seluruh penjuru kota di Indonesia.

“Karena seluruh ruang jalan menjadi pintu masuk dan pintu keluar masyarakat. Misal di suatu kawasan, anggaplah yang masuk parkir satu-dua kendaraan kemudian yang keluar ada lima kendaraan dan menerapkan sistem e-parking dengan satu orang jukir, maka itu tidak bisa optimal. Itu sudah pernah kita lakukan uji coba di tahun lalu di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro di Gajah Mada, masyarakat malah enggan pakai e-parking.

Kemudian barulah kami terapkan e-parking di mall-mall, untuk membiasakan masyarakat yang sudah memiliki uang elektronik, tapi kan kondisi mall-mall di Kota Samarinda ini belum bisa secara gamblang melaksanakan e-parking seperti di BSB dan Bandara Sepinggan di Balikpapan seperti saat ini.

Kalau memang mau terapkan e-parking ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakatnya juga yang harus terbiasa,” papar Manalu.

Baca juga: Pemkot Samarinda Bakal Bentuk Satgas Parkir untuk Awasi Jalannya E-Parking

Tepis Perbandingan PAD Samarinda dan Jakarta Tidak Relevan

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang bersumber dari retribusi perparkiran, sebelumnya memang sempat dibandingkan oleh Purwadi antara Samarinda dan Jakarta. Namun Manalu menegaskan bahwa perbandingan PAD antar kota dalam hal e-parking dinilai tak relevan.

"Kalau bicara soal PAD Samarinda dibandingkan dengan PAD Jakarta, itu tidak apple to apple. Jakarta yang luasnya seperti itu berbeda dengan luasan Kota Samarinda. Dan di Jakarta pun tidak melangsungkan e-parking tepi jalan. Itulah kendalanya kenapa e-parking selain di gedung parkir tidak bisa terwujud," tegas Manalu.

Sebab itulah, Manalu mengatakan bahwa pihak Dishub Samarinda akhirnya mengeluarkan kebijakan parkir berlangganan, dengan fokus untuk meminimalkan keberadaan jukir liar.

"Karena sudah merasa berlangganan parkir, masyarakat juga harus tegas dan berani untuk tidak memberi ke jukir. Kami juga ada satgas parkir, kalau masyarakat yang sudah berlangganan tapi masih dipungut, langsung lapor ke kami untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Baca juga: Dishub Samarinda Akan Modifikasi Pengelolaan E-Parking untuk Maksimalkan PAD

Faktor Lain yang Menyebabkan Jukir Liar

Manalu menjelaskan bahwa selain kurangnya lahan parkir dan kebiasaan masyarakat parkir di tepi jalan, faktor lain yang memicu munculnya jukir liar adalah budaya "memberi" di Samarinda.

"Masyarakat kita di Samarinda ini sosialnya tinggi, selama masyarakat masih memberikan maka ini tidak akan berhenti. Maka itu jika selama masyarakat tidak mau memberi kepada jukir maka itu sangat membantu sekali," ucap Manalu.

Meski terbilang sulit, namun ia memastikan bahwa pihaknya tak henti berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan parkir di Samarinda. Salah satunya dengan merumuskan pilihan moda transportasi angkutan umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Banyak yang harus dipertimbangkan dalam persoalan ini, dan itulah identifikasi yang kami lakukan,” sebutnya.

Bahkan di tahun ini, Manalu membeberkan bahwa Dishub Samarinda berencana untuk membuat kebijakan baru yang diperuntukkan kepada pemilik usaha yang tak memiliki ruang parkir.

"Rencananya tahun ini, jadi setiap pusat kegiatan ekonomi yang tidak memiliki ruang parkir maka kami kenakan biaya retribusi parkir kepada pemilik usaha, sehingga pemilik usaha sendiri yang akan menolak dan menghindari jukir," pungkas Manalu. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya