Musrenbang RKPD 2025 Digelar, Ketua DPRD Paser Minta Pemda Tingkatkan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi telah menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Paser. 

Dari hasil penelaahan pokir DPRD Paser, jumlah usulan dari seluruh fraksi saat Musrenbang RKPD Paser 2025 mencapai 1.778 usulan.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Kryad Sadurengas, Senin (25/3/2024). 

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi menyampaikan, hasil penelaahan pokir hanya penyampaian secara simbolis. 

"Secara rill, kami sudah menyelesaikan proses input pokir DPRD Paser melalui aplikasi SIPD-RI pada 15 Maret 2024 serta menyampaikan salinannya kepada kepala Bappeda Litbang pada tanggal 18 Maret 2024," terang Yudi, sapaan akrab Ketua DPRD Paser. 

Baca juga: DPRD Paser Sampaikan Hasil Penelaahan Pokir di Musrenbang RKPD Tahun 2025

Diutarakan, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami kenaikan, yakni dari 72,93 persen pada tahun 2021 menjadi 74,14 persen pada  2023 ini. 

"Itu menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Paser, baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat sudah semakin baik," tambahnya. 

Meski demikian,, nilai IPM Kabupaten Paser tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 78,20 persen.

Relatif rendahnya nilai IPM Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan masih rendahnya angka harapan lama sekolah (HLS). 

"Untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemkab Paser, yaitu dengan peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan non formal bagi anggota masyarakat berupa program kejar paket A, B, dan C," jelas Yudi. 

Sementara untuk peningkatan angka HLS, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan ialah dengan melaksanakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dalam rangka meningkatkan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. 

Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman untuk mengajukan pengakuan hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. 

"Baik itu melalui pendidikan formal, nonformal, informal maupun pengalaman kerja, sehingga nantinya akan memfasilitasi orang yang sudah bekerja  memiliki gelar sarjana," urainya. 

Baca juga: 15 Tahun Jadi Honorer Satpol PP, Hamsi akan Dilantik Jadi di DPRD Paser

Untuk pelaksanaan program RPL, Pemkab Paser dapat bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sebagai perguruan tinggi yang telah melaksanakan program RPL. 

Di  samping itu, kerj  asama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani Bupati Paser dengan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

"Untuk tahap awal, kelompok sasaran program RPL ini dapat ditujukan buat sebagian guru-guru PAUD di Kabupaten Paser yang jenjang pendidikannya masih setara Diploma dan SLTA yang berjumlah 377 orang," urai Yudi. 

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami kenaikan, yakni dari 1,10 persen di tahun 2022 menjadi 1,38 di tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukkan, kebijakan Pemkab Paser telah mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat. 

"Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang ada, dan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi," urainya.

Namun, kata Yudi, angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,22 persen.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan sumber daya ekonomi Kabupaten Paser di seluruh lapangan usaha, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

"Di samping itu, juga perlu kita pikirkan bersama untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan kita terhadap sektor ekstraktif," paparnya. 

Baca juga: Ketua Pansus I DPRD Paser Beber akan Ada Perubahan Nomenklatur di Susunan Perangkat Daerah

Sementara untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser mengalami penurunan, yakni  9,73 persen pada tahun 2021menjadi 9,11 persen pada tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukan dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Paser sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1.170 orang. 

"Angka ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dengan persentase rata-rata sebesar 6,11 persen," singgungnya. 

Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 5,70 persen di tahun 2021 menjadi 4,72 persen pada tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukkan dalam 2 tahun ini, kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Paser sudah sesuai dengan harapan bersama, karena berdampak terhadap banyaknya angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. 

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Paser relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, yaitu 5,31 persen 

"Ke depan, harus terus diambil langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan yang mampu menstimulus terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja di Kabupaten Paser ini," harap Yudi. 

Diharapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 bisa dilakukan secara sistematis dan efektif, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. 

"Diperlukan koordinasi, integrasi dan kolaborasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang," tutup Ketua DPRD Paser. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.