Progres 36 Unit Rumah Menteri di IKN Nusantara Senilai Setengah Triliun, Jokowi Ikut Pindah di Juli?

TRIBUNKALTIM.CO - Simak update terbaru pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini 36 unit rumah menteri dengan biaya total setengah triliun rupiah sedang dikebut penyelesaiannya.

Beberapa menteri sudah menyatakan akan pindah ke IKN, Juli mendatang.

Salah satunya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Rumah para pembantu Presiden atau rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir tuntas.

Baca juga: 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Ditetapkan Jokowi Jadi Proyek Strategis Nasional

Sabtu (23/3/2024), saat ini RTJM masuk dalam tahap penyelesaian pekerjaan eksterior, interior, dan lanskap.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, progresnya sudah mencapai angka 83,94 persen.

"Proyek rumah dinas menteri tersebut ditargetkan beres dan bisa dihuni pada Juli 2024," ujar Danis

RTJM dibangun sebanyak 36 unit oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO dan pengawas dari PT Yodya Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 493 miliar.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Hujurat menyampaikan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri didesain agar dapat merespons kondisi topografi berkontur.

"Pembangunan rumah tapak jabatan menteri terdiri dari dua tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope," jelasnya .

Untuk tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan.

Lalu untuk tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit.

Sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

"Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, rumah tapak jabatan menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana," tandas Hujurat.