Getol Berantas Mafia Tanah, AHY Justru Dicecar Anggota DPR RI, Junimart: Tidak Gampang, Pak!

TRIBUNKALTIM.CO - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung dihujani pernyataan dan pertanyaan dalam rapat perdananya sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di DPR RI, di DPR RI.

AHY mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pemberantasan mafia tanah menjadi target AHY di Kementerian ATR/BPN.

Alih-alih mendapatkan dukungan, AHY justru dicecar anggota DPR RI.

Baca juga: Sindiran AHY Dibalas Tuntas Partai Timnas AMIN, NasDem, PKB dan PKS Nilai Memang Beda Orientasi

Baca juga: Sentil Balik AHY, Nasdem: Kalau Tujuan Cari Kursi Menteri ya Bukan di Perubahan, Ini Reaksi PKB PKS

Salah satu anggota dewan yang getol mencecar AHY, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

“Kalau saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah Pak. 21 provinsi, catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sedang bermasalah hukum Pak,” ujar Junimart.

Ia mengatakan, situasi itu mesti dibenahi lebih dulu, sebelum AHY getol menyatakan semangatnya untuk memberantas mafia tanah.

Pasalnya, banyak pejabat ATR/BPN di daerah ketakutan mengeluarkan sertifikat tanah meskipun sudah memenuhi prosedur dan persyaratan.

Baca juga: AHY Sindir Koalisi Lama, Sentilan Balik PKB, Nasdem Singgung Tujuan Kursi Menteri dan Puji Anies

Alasannya, banyak yang tetap tersangkut kasus oleh aparat penegak hukum ketika sengketa lahan terjadi.

“Kita enggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, enggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Semua kakanwil, semua kakanda akan ketakutan sampai bawah untuk berbuat kebenaran Pak,” sebut dia.

“Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar, dia membuat sertifikat dengan dasar surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, ketika sudah dibuat sertifikat (jadi) tersangka Pak,” sambungnya.

Dalam kasus tersebut, Junimart menganggap Kementerian ATR/BPN kerap lepas tangan.

Baca juga: Balasan Menohok Nasdem ke AHY, Koalisi Perubahan Bukan Tempat Cari Kursi Menteri

Apalagi, lanjut dia, hanya 60 sengketa tanah yang melibatkan ATR/BPN yang bisa dibantu penyelesaiannya melalui anggaran kementerian.

Junimart menilai situasi itu tidak ideal karena begitu banyak persoalan tanah di berbagai wilayah Tanah Air yang dibawa sampai ke tahap pengadilan.

“Padahal setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1.000 Pak. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, selesaikan dulu di dalam, bikin dulu nyaman di dalam ini,” tuturnya.

“Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan, tanda tangan secara nyaman dan suka cita Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang Pak di pertanahan,” imbuh dia.

Baca juga: AHY Bersyukur Demokrat Gabung di Kubu Prabowo, Kalau Masih di Tempat Lama, Hancur Lebur

AHY Singgung Persoalan Rempang

AHY mengungkapkan empat program prioritasnya.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Prioritas yang pertama adalah membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyelesaikan status 2.086 hektar tanah di sekitar kawasan inti.

Baca juga: Usai Dampingi Jokowi ke IKN Nusantara, AHY Temui Prabowo, Pengamat Ungkap Sinyal Putra Sulung SBY

“Dua, mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian kasus Rempang di Kepulauan Riau,” ujar AHY.

Konflik antara masyarakat di Pulau Rempang dan pihak kepolisian sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Hal itu dipicu oleh rencana pemerintah merelokasi 7.500 warga untuk pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata Rempang Eco City.

Kemudian, rencana prioritas AHY yang ketiga adalah mengurus berbagai persoalan terkait aset negara, salah satunya adalah Hotel Sultan.

Baca juga: Respons AHY soal Nasib Masyarakat Adat Desa Pemaluan, 249 Bangunan di IKN Nusantara Bakal Dirobohkan

“Menyelamatkan aset-aset negara, di antaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta,” ucap dia.

Persoalan Hotel Sultan terjadi antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco selaku pengelola hotel.

PPKGBK ingin mengambil alih manajemen Hotel Sultan karena menilai masa izin sewa PT Indobuildco sudah berakhir.

Namun, pihak perusahaan tidak menerima keputusan itu dan akhirnya konflik masih berjalan sampai saat ini.

Baca juga: Respons AHY soal Nasib Masyarakat Adat Desa Pemaluan, 249 Bangunan di IKN Nusantara Bakal Dirobohkan

Terakhir, AHY menekankan, bakal berupaya optimal untuk memberantas mafia tanah.

“Saya lalu menyusun pemberantasan mafia tanah ini. Ada dua strategi, pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan proses sertifikasi secara masif. Dengan adanya sertifikat, rakyat punya kepastian hukum,” papar dia.

“Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, maupun kejaksaan,” imbuh dia.

Baca juga: Sentil Balik AHY, Nasdem: Kalau Tujuan Cari Kursi Menteri ya Bukan di Perubahan, Ini Reaksi PKB PKS

Ditemani Ibas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan rapat kerja pertama dengan Komisi II DPR RI setelah dilantik.

Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung sempat menyinggung adanya perbedaan suasana rapat siang itu dengan rapat-rapat sebelumnya.

“Rasanya rapat hari ini rapat paling ramai dengan Menteri ATR/BPN selama periode ini,” ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Sindiran AHY Dibalas Tuntas Partai Timnas AMIN, NasDem, PKB dan PKS Nilai Memang Beda Orientasi

Pernyataan itu pun memicu tawa para anggota Komisi II yang lain.

Bahkan Mardani Ali Sera melontarkan pertanyaan pada Doli.

“Ada apa Pak Ketua?” ucapnya.

Mendengar hal itu, Doli kemudian memberikan ucapan selamat datang untuk AHY yang baru pertama kali menjalani rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Baca juga: Respons AHY soal Nasib Masyarakat Adat Desa Pemaluan, 249 Bangunan di IKN Nusantara Bakal Dirobohkan

“Jadi selamat datang Pak Menteri, inilah Komisi II, enggak usah khawatir kita semua baik-baik saja,” sebut dia.

Dalam momen tersebut, selain jajaran Kementerian ATR/BPN, AHY juga nampak ditemani oleh adiknya, anggota Komisi VI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

“Mas Ibas, makasih juga sudah datang ke sini, mengawal kakak tercinta, aman Pak Ibas,” ucap Doli.

Pantauan Kompas.com, Ibas memang sempat duduk di kursi anggota Komisi II DPR RI.

Baca juga: Terjawab Sudah Kenapa Sikap AHY soal IKN Nusantara Berubah Drastis, Dulu Kritik Keras Kini Mendukung

Ia berada di bagian sebelah kiri dari kursi-kursi jajaran Kementerian ATR/BPN.

Diketahui AHY resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Februari 2024.

Hal itu menandakan, Demokrat bergabung sebagai partai politik (parpol) pemerintahan setelah selama 9 tahun berdiri sebagai oposisi.

Dalam beberapa kesempatan, AHY menekankan pada para kadernya untuk menyadari posisi politik Demokrat saat ini yang sudah menjadi bagian pemerintah. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Junimart Cecar AHY: Tidak Gampang di Pertanahan, Pak!"