Beredar Isu Pejabat Kaltim Enggan Berikan Data Aset, Komisi II DPRD: Kita Harus Fair

Dengan artian, Pj Gubernur memastikan seluruh rancangan kerja dan tujuan pembangunan utama yang hendak dilakukan Kaltim di masa mendatang.

“Jadi kebutuhan SDM Kaltim itu harus diukur dengan pembangunan yang akan dilakukan Kaltim. Misal kebutuhannya apa gitu? Berapa pejabat? Dan berapa stretching focuss? Seperti itu,” tambahnya.

Dengan rencana kerja, maka stigma rotasi yang dilakukan Akmal Malik hanya berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike) kepada para kadis akan terhapus dengan sendirinya.

“Jadi perencanaan sumber daya manusia, bukan permintaan dan lainnya. Dibuat dulu perencanaannya baru ASN-nya diputar dan berkutat di dalam situ. Kebijakan ASN bukan hanya berlomba mana yang the best, tapi ada need assessment,” tandasnya.

Baca juga: Kinerja Pj Gubernur Akmal Malik Dikritik, Sejumlah Ormas Adat di Kaltim Beri Tanggapan

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono berharap semua pihak mencari solusi terkait pembangunan di Kaltim, bukan hanya melihat sudut pandang ke belakang.

Banyak kritik soal program kerja yang akan dilakukan oleh Pj Gubernur Akmal Malik  dinilainya biasa, tetapi harus sesuai koridor.

Apalagi, isu-isu yang berembus memang sangat mendiskreditkan Pj Gubernur Akmal Malik, terlebih mendekati Pilkada 2024.

"Mohon maaf ini kan musim pilkada. Jangan digoreng-goreng., pilkada ya nanti secara sportif kan gitu. Kita sudah cukup ini, karena Kaltim miniatur bangsa Indonesia yang sudah kondusif, dan nyaman," ungkapnya.

Pj Gubernur Akmal Malik yang telah memberikan terobosan dan bertugas sesuai penugasan presiden melalui mendagri diapresiasi pihaknya.

Program yang telah ada, ditambahkan inovasi agar terus bisa memberikan dampak untuk pembangunan Kaltim.

Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan, aset, perpajakan, retribusi, perbankan, perusda, dunia usaha, investasi, termasuk didalamnya perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan dan logistik membuka lebar ruang diskusi.

"Kita harus fair, tidak boleh mendiskreditkan seseorang. Kita berdebat, tapi yang produktif. Kalau kepentingan membangun Kaltim, ya kita dukung. DPRD terbuka (untiuk berdiskusi), ajukan saja surat," tegas Sapto.

Sapto juga menilai perlu untuk dilakukannya pendataan sistem, jika memang perlu akselerasi dalam penataan aset pertanian.

"Termasuk pendataan soal pertanian, agar bisa dilakukan tanpa integrasi dulu ke kementerian. Jadi bener-bener dibuat data soal lahan pertanian, mana punya Kelompok Tani, mana milik Pemprov atau Pemkab/Pemkot, buat sistem sendiri, agar pendataannya klir," sambung pria yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim ini.

Baca juga: FSTMK Minta Presiden Jokowi Ganti Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik: Saya Dievaluasi Setiap 3 Bulan

Sebelumnya diberitakan, rotasi jabatan 8 kepala dinas di lingkup Pemprov Kaltim dipastikan untuk menunjang akselerasi pembangunan daerah.