Pengamat Kritik 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Jadi PSN, Apa Urgensinya?

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan Presiden Jokowi menjadikan dua proyek milik konglomerat pendukung IKN Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai kritik.

Diketahui, Jokowi menjadikan proyek milik Aguan dan Franky Widjaja yang merupakan konglomerat pendukung IKN Nusantara sebagai PSN bersama 12 proyek lainnya.

Dua proyek milik Aguan dan Franky Widjaja yang termasuk dalam deretan konglomerat pendukung IKN Nusantara yang dijadikan PSN adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD).

Sebelumnya, 18 Maret 2024 lalu, Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional atau PSN baru.

Baca juga: Usulan DPR tak Ikut Pindah ke IKN Nusantara Disorot, Ekonom: Investor dan Pelaku Usaha Juga Ragu

Baca juga: Investasi di IKN Nusantara Dinilai Tidak Mengutungkan bagi Investor, Ekonom: Berat Beban ABPN

Baca juga: 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Ditetapkan Jokowi Jadi Proyek Strategis Nasional

Dua diantaranya adalah pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 serta kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).

Kebijakan pemerintah yang menjadikan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN menuai kritik karena dinilai tidak tepat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai  PSN adalah tidak tepat.

Menurut Trubus, daripada memilih PIK 2 dan BSD yang sudah dikembangkan pihak swasta, pemerintah lebih baik melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang atau Meikarta.

Pengembangan PIK 2 dan BSD katanya telah digarap oleh perusahaan swasta, sedangkan proyek Hambalang dan Meikarta masih terbengkalai hingga saat ini akibat kasus korupsi.

Selain itu, kata Trubus, PSN lebih kepada proyek yang sifatnya populis atau demi kepentingan rakyat banyak dan bukan sekelompok elit saja.

Selain itu, juga untuk proyek-proyek yang belum berjalan. 

"Menurut saya kenapa kok gak Hambalang saja yang dijadikan PSN, yang mangkrak.

(PIK 2 dan BSD) itu kan proyek yang sudah menjadi kue manis," katanya.

Seperti diketahui, proyek Hambalang telah menghabiskan banyak anggaran.

Baca juga: Manfaat Rencana Induk Kehati IKN Nusantara, Ada Pencegahan Pembukaan Lahan

Pada September 2013, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 463,67 miliar.

"Dilanjutkan saja. Kan paling tidak jadi berfungsi."

Sementara itu, kata dia, BSD sudah jadi kawasan yang dihuni banyak penduduk.

Trubus mempertanyakan, apakah selama ini pihak swasta yang jadi pengembang kesulitan dalam menghadapi masyarakat di sekitarnya untuk melepaskan hak tanah mereka. 

Menurut dia, kalau pemerintah memang ingin turut serta dalam pengembangan PIK 2 dan BSD, mestinya ikut sejak awal.

"Ini kan sudah jadi sesuatu. Kenapa BSD?"

Selain Hambalang, Trubus merekomendasikan proyek Meikarta yang juga tidak jelas ujungnya hingga saat ini.

"Kenapa gak Meikarta itu? Banyak masyarakat yang sudah dikorbankan, kenapa gak pemerintah ada di situ?" ucapnya.

Trubus menuturkan, proyek Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik Lippo Group itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah.

Proyek ini akan lebih strategis untuk dijadikan PSN karena dekat dengan infrastruktur arah ke Jawa. 

"Yang kepentingan publiknya sudah kelihatan, karena banyak sekali masyarakat yang istilahnya di-PHP oleh pihak pengembang.

(Tapi) kok ujug-ujug ada BSD yang membuat publik agak terkejut. BSD kan selama ini gak ada masalah," katanya. 

Baca juga: JPKP Minta Status Tersangka 9 Petani Dibatalkan, tak Berniat Halangi Bandara VVIP IKN Nusantara

Sama halnya dengan PIK 2 yang sudah maju dan jadi kawasan elit.

Trubus pun mempertanyakan apa urgensi negara hadir sekarang di sana.

Ditambah lagi, banyak tudingan bahwa penetapan kedua proyek ini sebagai 14 PSN baru karena pokitik balas budi atas pemenangan salah satu paslon dalam Pilpres 2024.

"Apakah kemudian membenarkan tuduhan yang tadi, bahwa ini mereka balas budi, thank you atau ada janji apa selama ini," kata Trubus. 

Pembelaan Kementerian Investasi/BKPM

Menanggapi kritik tersebut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, menjelaskan masuknya PIK 2 dan BSD ke PSN, bukanlah inisiatif pemerintah, melainkan dari usulan.

Sebab dalam penetapan PSN, kata dia, ada dua skema yang digunakan yakni bottom up dan top down. 

"Untuk BSD dan PIK 2 ini, sumbernya adalah mereka mengusulkan, pemerintah me-review. Pemerintah yang bisa menentukan ini akan menjadi PSN atau tidak," katanya, Rabu (27/3/2024).

Menurut Ichwan, usulan-usulan PSN yang masuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pengusul diminta untuk mempresentasikan proyek tersebut, sehingga pemerintah bisa menentukan kelaikannya menjadi bagian PSN. 

"Nanti yang menentukan PSN ini adalah Kemenko Perekonomian.

Mereka (pengusul) dipanggil, di-challenge, dinilai, di-review sampai akhirnya benar-benar masuk dalam PSN. Nanti akan masuk ke lampiran Keputusan Presiden," ujarnya.

Baca juga: Konflik Lahan Bandara VVIP IKN Nusantara, Kronologi 9 Petani Ditangkap versi Polisi vs Kelompok Tani

Ichwan mengatakan, adanya PSN diperlukan untuk menggarap proyek-proyek strategis jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan terhadap ekonomi negara dan bisa dieksekusi.

"Sehingga keuntungan ini bisa muncul dibiayai oleh pemerintah, bisa juga dibiayai oleh swasta, bisa juga kombinasi.

Terkait untuk BSD dan PIK 2 ini, both coming from the private market," kata dia.

Dengan status sebagai PSN, kata Ichwan, pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan ke sana untuk menarik investor masuk.

Adapun bentuk bantuan tersebut bisa dari sisi percepatan perizinan, proses pengalihan status lahan, perubahan RTRW. 

Sementara dari segi pendanaan, dia menyatakan pemerintah bisa saja memberikan suntikan.

"Kalau misalnya pemerintah ingin berkontribusi di sana. Tapi, saya sampaikan, tidak harus."

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pembangunan 14 PSN baru tidak membutuhkan sokongan APBN.

Pemerintah menargetkan serapan investasi dari investor swasta untuk PIK 2 sekitar Rp 65 triliun dan Rp 18,54 triliun untuk pengembangan kawasan terpadu BSD. 

Soal Presiden Jokowi menyetujui tambahan 14 PSN tersebut disampaikan oleh Airlangga usai rapat evaluasi PSN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Adapun 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, 14 PSN tersebut telah melalui kajian yang lengkap.

Selain itu, didukung pula dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi. 

 "Tidak ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN.

Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," kata Haryo dalam keterangan resmi pada Rabu, 27 Maret 2024.

Dia mengklaim, pengembangan 14 PSN tersebut memiliki empat tujuan.

Pertama, pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah.

Kedua,memperluas lapangan kerja. Pemerataan sektor-sektor pembangunan.

Keempat, menggandeng pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri atau non-APBN.

PSN BSD, kata Haryo bertujuan untuk kemajuan sektor pendidikan, biomedis, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan.

Total investasi proyek ini sebesar Rp 18,54 triliun, yang diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja.

Selain itu, disebut akan menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan menarik devisa hingga Rp 5,6 triliun.

Sementara itu, PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf.

Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun, yang diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.

Menurut Haryo, peran pemerintah adalah mendukung dari sisi kemudahan perizinan, supaya proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat.

Proses kemudahan perizinan ini, kata dia, tentu sejalan dengan cita-cita nasional. 

"Untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi Pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional," ujarnya.

Selama pelaksanaan PSN, ada sejumlah isu utama yang perlu ditindaklanjuti.

Mulai dari isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi, hingga pembiayaan.

Dia menyebut, pemerintah akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat waktu.

"Pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara periodik, selalu dibuatkan laporan dan publikasi, sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak," kata Haryo. 

Baca juga: Pemilu 2024 di IKN Nusantara, Masyarakat Adat tetap Kalah, Warga Tinggal Tunggu Waktu Tersingkir

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tuai Kritik, PIK 2 dan BSD Jadi Proyek Strategis Nasional, Ini Respon Kementerian Investasi.