Usulan DPR tak Ikut Pindah ke IKN Nusantara Disorot, Ekonom: Investor dan Pelaku Usaha Juga Ragu

TRIBUNKALTIM.CO - Usulan DPR tak ikut pindah ke IKN Nusantara menjadi sorotan.

DPR dinilai enggan pindah ke IKN Nusantara dengan mengusulkan Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota legislatif.

Penolakan DPR untuk pindah ke IKN Nusantara ini dinilai bisa berdampak pada investor dan pelaku usaha.

Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak pindah ke IKN Nusantara dan menjadikan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota legislatif dibahas pertengahan bulan ini. 

Baca juga: Investasi di IKN Nusantara Dinilai Tidak Mengutungkan bagi Investor, Ekonom: Berat Beban ABPN

Baca juga: Sri Mulyani Bocorkan Uang Negara yang Sudah Tersedot untuk Proyek IKN Nusantara, 2 Bulan Rp 2,3 T

Baca juga: 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Ditetapkan Jokowi Jadi Proyek Strategis Nasional

Hal itu diusulkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta bersama perwakilan pemerintah, Senin (18/3/2024).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai jika DPR ingin Jakarta menjadi ibu kota legislatif maka itu akan berpengaruh pada keputusan investor dan pengusaha.

"Kalau DPR tidak konsisten pindah ke IKN maka ini jadi sinyal investor dan pelaku usaha juga ragu pindah ke IKN," ujar Bhima, Kamis (21/3/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Kata dia, akan terlihat tidak wajar untuk di dalam suatu negara antara eksekutif dan legislatifnya berbeda provinsi.

"Karena aneh kalau eksekutif dan legislatif-nya beda provinsi," ungkpnya.

Ekonom asal Celios itu juga menyoroti dana anggaran yang akan terkuras akibat biaya perjalanan dan rapat antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, jika usulan itu diterima maka akan sangat tidak efisien bagi pengeluaran APBN.

"Jika itu benar terjadi maka dampaknya pastinya akan bengkak luar biasa dan jadi beban anggaran dalam jangka panjang.

Fasilitas untuk eksekutif datang rapat dengan DPR ke Jakarta berarti mahal sekali. Sangat tidak efisien," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Otorita IKN Troy Pantouw ikut merespon soal isu pro kontra DPR atas pemindahan ke IKN.

Baca juga: JPKP Minta Status Tersangka 9 Petani Dibatalkan, tak Berniat Halangi Bandara VVIP IKN Nusantara

"Untuk hal ini (DPR tolak pindah IKN) bisa ditanya ke anggota DPR langsung.