Belum Ada Gerakan dari Puan Maharani Dinilai sebagai Kode Keras Sikap PDIP soal Hak Angket

TRIBUNKALTIM.CO - Sementara gugatan yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tengah berproses di Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini belum ada kabar soal hak angket.

Hingga saat ini pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengenai hak angket yang belum ada pergerakan.

Belum adanya pergerakan dari pernyataan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP dinilai menjadi kode keras  terkait posisi PDIP dalam wacana hak angket. 

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menjelaskan pernyataan tersebut dapat ditangkap sebagai sebuah sikap, PDIP tidak akan menggunakan hak angket sebagai sebuah bagian dari upaya mendelegitimasi kredibilitas pihak terpilih.

Baca juga: Lampu Merah Hak Angket dari PDIP, Megawati Bangun Hubungan Baik dengan Prabowo, Anies Nyagub Lagi?

Baca juga: Adian Napitupulu Beber Sikap Megawati Soal Hak Angket, Ungkit Keberanian Mega Lawan Rezim Orde Baru

Baca juga: Akhirnya Pengadilan Rakyat Dimulai, BEM Unpad Sorot Hak Angket Lambat, Minta BEM Lain Beraksi Juga

Hal tersebut didasari dari mekanisme yang ada di internal PDIP.

Para anggota DPR dari PDIP tidak akan berjalan sebelum ada instruksi dari pimpinan partai.

"Kalau pimpinan sudah menyatakan dan memberi sinyal yang kuat untuk tidak menggunakan hak angket, maka bisa diprediksi kekuatan PDIP tidak digunakan," ujar Umam di program Kompas Petang KOMPAS TV, Jumat (29/3/2024).

Di sisi lain Umam menilai sikap menunggu PDIP ini juga bisa dicemati bahwa hak angket dijadikan alat PDIP dalam membuka ruang negosiasi dengan pihak yang memenangkan Pilpres 2024. 

Apalagi PDIP tidak memiliki problem dengan Prabowo Subianto.

Problem PDIP terletak kepada Presiden Jokowi, kadernya yang lebih condong ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Umam menambahkan ruang negosiasi yang mungkin sedang dibuka oleh PDIP bukan sekadar mendapatkan posisi di pemerintahan.

Tapi juga sebagai alat untuk "menggebuk" balik Jokowi.

"Atau sebaliknya Pak Prabowo bisa menjadi jembatan komunikasi antara keluarga besar PDIP dengan Jokowi.

Kalau ini yang dilakukan tentu akan lebih produktif," ujarnya. 

Baca juga: Adian Napitupulu Beber Sikap Megawati Soal Hak Angket, Ungkit Keberanian Mega Lawan Rezim Orde Baru

Lebih lanjut Umam menilai sikap menunggu PDIP ini tampaknya sudah dicermati oleh Partai Gerindra dengan mengangkat wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Dalam beberapa kesempatan elite Partai Gerindra yang ada di DPP maupun di parlemen menyatakan keyakinannya, Megawati menerima permohonan Prabowo untuk bertemu. 

 "Pernyataan-pernyataan bukan pernyataan kecil tapi didasarkan pada operasi politik yang nampaknya sudah terus dimatangkan," ujar Umam. 

Megawati Ingin Merapat ke Prabowo Usai Jokowi Lengser

Sikap PDIP yang sampai saat ini belum mengajukan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024 diduga karena masih berupaya menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pasca Presiden Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, sebenarnya saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pemilihan umum sudah selesai.

Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi.

Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat buat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo.

Baca juga: Mahfud MD Beber Strategi Megawati Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, PDIP Pastikan Tak Main-main

Karena harusnya kan enggak ada masalah, tapi kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDIP dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi.

Ini yang memberi semacam komplikasi tersendiri," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan.

Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi persentasenya justru menurun dibanding pada Pemilu 2019.

"Artinya efek hubungan panas dingin PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi itu secara elektoral sudah dirasakan.

PDI Perjuangan mengalami penurunan 3 persen kurang lebih dibanding perolehan 2019," ucap Burhanuddin.

Baca juga: Sebut Usulan Hak Angket Tak Serius, Anggota DPR dari Nasdem Minta Parpol Mundur dari Kabinet Jokowi

Respons PDIP

Sebelumnya diberitakan, PDIP memastikan akan mengajukan hak angket buat menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Hak angket akan meluncur.

Tunggu tanggal mainnya," kata anggota Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan, semua kader Fraksi PDIP pasti siap menggulirkan hak angket jika sudah ada perintah Ketua Umum.

Dia juga memastikan anggota fraksi PDIP bakal menandatangani hak angket seperti lima anggota Fraksi PKB yang disebut sudah melakukan terlebih dulu.

Namun, ia meminta semua pihak untuk jangan menebak terlebih dulu apa ujung dari hak angket tersebut.

"Goal-nya hak angket itu adalah menyelidiki adanya pelanggaran terhadap Undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas, berdampak pada masyarakat," ungkapnya.

Sebagai informasi, KPU RI menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu (20/3/2024) pukul 22.19 WIB.

Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh.

Paslon nomor urut 2 ini dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sejauh ini, kubu paslon 1 menyatakan menerima putusan KPU.

Namun, mereka tetap akan menempuh jalur hukum lewat pengajuan gugatan ke MK. Sama seperti paslon 1, paslon nomor urut 3 juga akan mengambil langkah serupa.

Gugatan akan tetap diajukan walaupun selisih suara Ganjar-Mahfud terpaut jauh dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kader PDIP Jabodetabek Kecewa Puan tak Segera Gulirkan Hak Angket, Khawatir Pilkada Bakal Dicurangi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Kunjung Ajukan Hak Angket, Sinyal PDIP Bakal Merapat ke Prabowo? dan Kompas.TV dengan judul Pengamat: Pernyataan Belum Ada Pergerakan dari Puan Bentuk Kode Keras PDIP soal Wacana Hak Angket