Ibu Kota Negara
Dampak IKN Nusantara, Sederet Upaya Ekstra Untuk Menahan Laju Inflasi di Kalimantan
Dampak IKN Nusantara, sederet upaya ekstra untuk menahan laju inflasi di Kalimantan.
TRIBUNKALTIM.CO - Dampak IKN Nusantara, sederet upaya ekstra untuk menahan laju inflasi di Kalimantan.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono, dampak adanya IKN Nusantara, perlu ada pengawalan ekstra, untuk menahan laju inflasi di Kalimantan.
Pengawalan ekstra untuk menahan laju inflasi di Kalimantan sebagai dampak IKN Nusantara ini misalnya curah hujan tinggi dan peningkatan permintaan dari masyarakat.
Simak selengkapnya update kabar seputar IKN Nusantara di artikel ini.
Baca juga: Tahun Ini, Warga Sepaku Bakal Ber-KTP IKN Nusantara, Dapat Sederet Fasilitas Peluang dari Otorita
Baca juga: Dibuat Selama 10 Jam! 4 Fakta Lukisan Karya SBY untuk Prabowo yang Akan Dipajang di IKN Nusantara
Baca juga: Sah! Jakarta Tak Lagi DKI dan Punya Nama Baru, PKS Tolak RUU DKJ dan Sorot Kekurangan IKN Nusantara
Khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Sangat diperlukan upaya ekstra untuk mengawal inflasi," kata Doni saat dialog Gerakan Nasional Penguatan Inflasi Pangan (GNPIP) di dipantau secara virtual dari Samarinda, dikutip dari Antara, Jumat (29/3/2024).
Sejumlah upaya ekstra untuk menahan laju inflasi itu antara lain melakukan penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok demi memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Hal lain adalah sinergi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP) melalui GNPIP di berbagai daerah, termasuk GNPIP Wilayah Kalimantan yang diluncurkan di Samarinda.
Program GNPIP 2024 diperkuat dengan mengusung tujuh program dan 12 sub-program dengan berbagai komoditas yaitu beras, aneka cabai, bawang merah, dan komoditas lain yang sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah.
"Beberapa tantangan perlu diantisipasi seperti kondisi curah hujan yang tinggi, fluktuasi produksi antar-waktu dan antar-daerah, hingga pemenuhan komoditas pangan impor," katanya.
Sedangkan menghadapi tantangan pengendalian inflasi pada 2024 antara lain produksi pangan domestik yang terbatas, harga pangan global yang meningkat, sinergi dan akselerasi penguatan pasokan, termasuk efisiensi rantai pasok perlu terus dilanjutkan.
GNPIP Wilayah Kalimantan 2024 dengan tujuh program itu mengusung tema "Sinergi dan Inovasi untuk Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok Untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan".

Tujuh program unggulan tersebut meliputi penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
"Kemudian dukungan fasilitasi distribusi pangan, penguatan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi operasi pasar/pasar murah/stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta penguatan koordinasi dan komunikasi," tutur Doni.
Baca juga: Pengamat Kritik 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Jadi PSN, Apa Urgensinya?
Kaltim Masuk Top 5 PSN di Indonesia Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur masuk lima besar atau Top 5 pendanaan lahan sepanjang tahun 2023.
Dalam media briefing digelar Selasa (23/1/2024), Kalimantan Timur berada di urutan keempat dari lima provinsi dengan total penyaluran pendanaan lahan senilai Rp 1,694 triliun.
Posisi pertama diduduki Jawa Tengah dengan Rp 6,688 triliun, kedua Jawa Barat dengan Rp 3,951 triliun, ketiga DI Yogyakarta dengan Rp 2,512 triliun, dan kelima Jawa Timur dengan Rp 884 triliun.
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menuturkan, penyaluran dana pengadaan lahan terbesar Kalimantan Timur dikontribusi oleh proyek ibu kota nusantara (IKN).
"Proyek IKN ini juga menempati Top 5 realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Non Jalan Tol," ungkap Basuki.
Basuki memerinci, realisasi dana lahan Top 5 PSN Non Jalan Tol ini dikucurkan untuk Tol Akses IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Karingau senilai Rp 881,068 miliar, dan Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I yang mencapai Rp 413,134 miliar.
Baca juga: 6 Investor Swasta IKN Nusantara Komitmen Bangun Sarana Pendidikan dan Perumahan
Adapun di posisi 3-5 realisasi dana lahan Top 5 PSN Non Jalan Tol masing-masing Bendungan Cipanas Rp 341,156 miliar, Bendungan Bener Rp 293,444 miliar, dan Bendungan Jlantah Rp 265,177 miliar.
Menurut Basuki, LMAN akan terus berkomitmen memberikan dukungan pada pembangunan IKN.
Dukungan ini meliputi Sektor IKN dengan total realisasi Rp 1,426 triliun yang mencakup masing-masing Akses Jalan IKN Rp 1,010 triliun dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) senilai Rp 415,882 miliar.
Kemudian dukungan terhadap Sektor Jalan Tol dan Bendungan dengan total Realisasi Rp 910,336 miliar, Bendungan Sepaku Semoi Rp 357,933 miliar, dan Tol Balikpapan-Samarinda Rp 552,403 miliar.
Pengembangan IKN masih menjadi prioritas penyaluran pendanaan LMAN sektor Non Jalan Tol tahun 2024 ini, di samping Bendungan Marga Tiga, Bendungan Cipanas, dan Air Baku Karian.
"Target total penyaluran dana Tahun 2024 untuk Sektor Non Jalan Tol ini senilai Rp 18,00 triliun," tuntas Basuki.
Baca juga: Alasan Pemkab Kukar Minta Akses Jalan Jonggon-IKN Nusantara Segera Dibangun
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dampak IKN, Butuh Upaya Ekstra Kawal Inflasi di Kalimantan dan Kalimantan Timur Masuk Top 5 Pendanaan Lahan PSN Tahun 2023
Peran Radio RRI IKN Nusantara, Mengabarkan Ibu Kota Baru Selama 24 Jam |
![]() |
---|
Pengamat Kritik 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Jadi PSN, Apa Urgensinya? |
![]() |
---|
Cerita Pekerja Proyek Training Center PSSI di IKN Nusantara, Lebih Pilih Pulang Kampung Segera |
![]() |
---|
Cara OIKN untuk Wujudkan Kota Hutan di IKN Nusantara demi Konservasi Nasional dan Global |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.