Pilkada 2024 Makin Dekat, DPRD Kaltim Ingatkan ASN Harus Netral

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak ikut-ikutan berpolitik menjelang Pilkada 2024.

Misalnya, berpartisipasi dalam berkampanye dan mendukung salah satu calon tertentu.

"ASN dilarang keras untuk ikut berkecimpung di kegiatan politik. Jika kedapatan melakukan, maka sanksi menunggu karena harus netral. Kalau ASN berpihak pada salah satu calon siapa yang diharap memberikan contoh kepada masyarakat," ujar anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, Senin (1/4/2024).

Ia juga mengimbau ASN untuk bersikap netral, baik itu pada pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah yang sudah di depan mata.

Menurutnya, ASN yang memiliki jabatan tertentu, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok partai politik, termasuk keluarganya.

"Jadi harus netral, kecuali purnatugas karena sudah tidak mengikat dengan ASN. Kalau pensiunan bisa saja mengikuti keluarganya atau kelompoknya, seperti saya, bebas berpihak pada politik," pesan politisi PKB tersebut.

Baca juga: Komisi I DPRD Kaltim Bakal Kawal Kasus Penemuan Jasad Guru di Gudang Apotek Kimia Farma Samarinda

Aturan hukum juga sangat jelas bahwa ASN tidak boleh ikut politik dan berpihak pada salah satu parpol. 

ASN ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Larangan ASN berpolitik praktis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP 94/2021) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut pasal 9 ayat (2) UU ASN, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 

ASN yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Maka, ASN diimbau agar tidak terlibat dalam kegiatan politik.

"Kalau mau ikut politik, silakan ajukan pensiun. Sementara kalau masih dinas, dilarang oleh undang-undang dan peraturan hukum lainnya," tandasnya.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltim Sambangi DTKTE DKI Jakarta, Sharing Informasi THR Bagi Tenaga Kerja

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan pasal 5 huruf n PP 94/2021, beberapa bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu dan pemilihan antara lain: