Ahok, Djarot dan Risma Masuk Bursa Pilkada Kaltim 2024, PDIP All In Amankan Wilayah Penyangga IKN?

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pilkada Kaltim 2024 terkini.

Kalimantan Timur merupakan provinsi tempat beradanya ibu kota negara alias IKN Nusantara.

Pesta demokrasi di Kalimantan Timur diprediksi panas.

Lantaran berhembus isu dimana tokoh politik nasional mengincar Pilkada Kaltim 2024.

Tengok saja, tiga politisi kawakan PDIP, Ahok, Djarot dan Risma masuk bursa Pilkada Kaltim 2024.

Selain itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur Safaruddin kembali didorong untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dalam Pilkada 2024 mendatang.

Kabarnya PDIP all in amankan wilayah penyangga IKN Nusantara, yakni Kalimantan Timur.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: KPU Provinsi Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Kaltim

Baca juga: KPU Kaltim Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Kaltim, Hadiahnya Rp10 Juta

Baca juga: Terbaru Hasil Survei Pilkada 2024 Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat: Perang Bintang Nasional

Meski begitu, potensi adanya figur kader nasional ditubuh partai berlambang banteng ini juga ada, jika Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghendaki.

"Untuk pilgub ada potensi Ketua DPD PDIP Kaltim, Safaruddin kembali berkontestasi," kata Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD Supratono dan Wakil Ketua Bidang Politik Priskila Evalianitha Randabunga, Rabu (3/4/2024).

Tak hanya Pilgub saja, Pilwali dan Pilbup meski ada nama kader PDI Perjuangan yang menyatakan kesiapannya, tetapi kepada siapa rekomendasi diberikan sepenuhnya ditentukan DPP PDI Perjuangan.

Hal itu juga merujuk elektabilitas calon, hasil survei, rekam jejak, hingga faktor lainnya.

Apalagi, kata Nanda, bukan tak mungkin DPP justru merekomendasikan figur nasional untuk turun gunung ke Kalimantan Timur.

Seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Semua berpotensi (figur nasional). Rekomendasi kan dari DPP, mengacu berbagai pertimbangan pastinya. Bisa saja Ibu Risma, Pak Djarot atau Pak Ahok," tegas Nanda.