Pilpres 2024

Guru Besar IPB Sebut Bansos Jelang Pilpres 2024 adalah Bantuan Terselubung Jokowi untuk Gibran

Guru Besar IPB sebut bansos jelang Pilpres 2024 adalah bantuan terselubung Jokowi untuk Gibran

|
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Rita Noor Shobah
BPMI Setpres
JOKOWI BAGI BANSOS - Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.Guru Besar IPB sebut bansos jelang Pilpres 2024 adalah bantuan terselubung Jokowi untuk Gibran 

TRIBUNKALTIM.CO - Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi terus berlanjut.

Kali ini, giliran kubu pasangan calon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang menghadirkan saksi ahli.

Seperti kubu 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, saksi 03 juga banyak menyorot pembagian bansos oleh Presiden Jokowi.

Pembagian bansos oleh Jokowi dinilai menguntungkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Baca juga: Ketua MK Tegur Ketua KPU Diduga Tidur Saat Kesaksian Saksi Kubu 03, Suhartoyo: Pak Hasyim Tidur Ya?

Baca juga: 4 Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Politik Beda Pandangan Soal Peluang AMIN dan 03 Menang di MK

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri menilai, kebijakan bantuan sosial jelang Pilpres 2024 adalah bentuk kampanye terselubung Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Didin saat dihadirkan sebagai ahli oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK, Selasa (2/4/2024).

"Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran Rakabuming Raka," kata Didin, Selasa siang.

Menurut Didin, kebijakan tersebut efektif untuk merebut hati rakyat karena sebagian besar publik kondisi ekonominya belum pulih setelah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, bansos yang dibagikan oleh Jokowi dipandang sebagai obat atas krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.

Para penerima bansos, menurut Didin, kebanyakan adalah warga dengan literasi politiknya masih rendah.

"Sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih (kandidat) yang didukungnya," ujar Didin.

Baca juga: Terjawab Siapa Romo Magnis, Profil Saksi Ganjar-Mahmud di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Terjawab Cagub Terkuat di Pilkada Jatim, Jabar dan Jateng

Didin juga menuding Jokowi memanfaatkan fasilitas negara dengan ikut langsung dalam pembagian bansos, begitu pun dengan sejumlah ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Ia menilai, hal tersebut menandakan bahwa bansos yang semestinya menjadi hak orang miskin malah diklaim sebagai bantuan dari Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran.

"Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum-ketua Umum partai politik yg mengusung pasion 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anakya, tanpa mengambil cuti, yang pada prakteknya, telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral," kata Didin.

Faisal Basri Bongkar 3 Menteri Politisasi Bansos

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved