Retur SP2D Tahun 2023 Capai Rp 3 Triliun, KPPN Berau Dorong Satker Sukseskan Gerakan Zero Retur

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb mengajak seluruh satuan kerja kementerian/lembaga untuk komitmen zero retur surat perintah pencairan dana (SP2D).

Meskipun, pada tahun 2023 lalu tren retur mengalami penurunan. 

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati menjelaskan jika dilihat dari presentase keterjadian retur SP2D, yakni perbandingan antara frekuensi retur dengan jumlah penerima, maka dapat dilihat bahwa persentase keterjadian retur semakin kecil atau turun dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2022 lalu, retur SP2D adalah sebesar Rp 3,632 triliun, turun menjadi Rp 3,022 triliun pada tahun 2023. 

"Kondisi retur ini di mana yang seharusnya direncanakan itu tidak terlaksana," katanya kepada TribunKaltim.co, Kamis (4/3/2024).

Baca juga: Lewat Program Inpres, Berau Dapat Kuota 6.350 SR Air Bersih dari Kementerian PUPR

Disebutkannya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan retur tersebut terjadi.

Salah satunya adalah kegagalan perencanaan dan pengelolaan kas untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kejadian retur tidak jauh dari persoalan rekening penerima, misalnya tidak aktif karena tidak ada aktivitas selama enam bulan, sehingga secara otomatis akan menjadi rekening pasif.

Jika terjadi begitu, satker diminta untuk aktif berkolaborasi dengan pihak perbankan untuk mengecek rekening tersebut. 

"Sangat penting pengelolaan rekening ini sebelum melakukan oembayaran ke rekening penerima. Memastikan bahwa rekening aktif agar uang bisa masuk," urainya. 

Baca juga: Hasil Operasi Pekat Mahakam 2024 di Berau, 13 Tersangka Penjual Miras dan 39 Pelaku Judi Diringkus

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Bank KPPN Tanjung Redeb, Angga menjelaskan untuk menekan jumlah retur, satker diminta untuk terlebih dulu menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah.

Pun untuk menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien, meminimalkan jumlah dana menganggur dan melakukan investasi jangka pendek.

Perlu juga mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga dana tersebut segera tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah. 

"Yang paling penting adalah melakukan pembayaran tepat waktu. Seandainya pembayaran tertunda maka penerimaan negara juga tertunda. Tidak bisa diputuskan sebagai penerimaan negara sebelum dana yang diretur dibayarkan kembali," paparnya.

Dijelaskannya, semakin besar nilai nominal retur yang mengendap di rekening retur (RR), maka akan menambah jumlah idle cash atau uang yang mengendap.