Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Dukung Brunei Buat Kereta Api Cepat di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Belakangan isu mengenai perusahaan berbasis di Brunei bernama Brunergy Utama akan membangun jaringan kereta api cepat yang menghubungan Brunei, Malaysia hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ramai diperbincangkan publik.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengatakan sudah mendengar dan mendukung apabila Brunei memang berniat membuat kereta api cepat di Benua Etam ini.

"Kita akan mendorong Borneo Railway itu," ucapnya.

Meskipun isu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, namun pihaknya memang telah membawa harapan agar Kaltim memiliki kereta api cepat dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa waktu lalu.

"Kita berharap jadi perhatian pusat. Karena jujur kita punya banyak penumpang dan barang. Minimal kereta api untuk barang dululah," singkat Akmal Malik.

Baca juga: Dampak Positif dan Negatif Kereta Api Cepat IKN Nusantara, Malaysia Tak Percaya, Cek 4 Fakta Terbaru

Baca juga: 4 Lokasi di Singapura Dikunjungi OIKN, Belajar Inovasi untuk Kualitas Hidup Penduduk IKN Nusantara

Seperti diketahui sebelumnya, dilansir dari beberapa sumber pemberitaan, dalam pengumumannya Brunergy Utama mengumumkan rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi senilai USD 70 miliar yang akan menghubungkan Brunei dengan negara bagian Sabah, Sarawak, dan Kalimantan di Indonesia.

Disebutkan pembangunan proyek sepanjang lebih dari 1.620 kilometer ini pada tahap pertama akan menghubungkan Kota Pontianak di Indonesia, Kota Kuching, Kinabalu, Sarawak, dan Sabah di Malaysia, dan lanjut ke distrik Tutong di Brunei.

Selanjutnya pada tahap kedua akan berjalan ke arah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk Kota Samarinda dan Balikpapan.

Bahkan, ada rencana untuk menghubungkan proyek itu dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun belakangan Pemerintah Brunei Darussalam akhirnya membuka suara menepis isu tersebut.

"Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan dan info komunikasi ingin menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Brunei Darussalam, tidak pernah menawarkan atau bahkan menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut," tulis Ministry Of Transport and Infocommunications (MTIC) atau Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi di situs resminya, Sabtu (6/4/2024).

Baca juga: Deretan Proyek Baru IKN Nusantara Sedang Dilelang di 2024, Ada Gedung Keren Mabes Polri Rp 1,4 T

Selain itu, pada saat yang sama, pemerintah Brunei Darussalam juga menyatakan belum ada diskusi resmi di tingkat pemerintah mengenai hal itu maupun antara negara bagian dan pihak-pihak yang berkepentingan.

"Proyek sebesar itu tentunya memerlukan komitmen dari pemerintah masing-masing terlebih dahulu," tambah MTIC yang juga mengimbau agar berhati-hati membuat pernyataan publik. (*)