Bawaslu Kaltim Antisipasi Ketersediaan Logistik dalam Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang dinilai pesta demokrasi yang potensial terjadi konflik horizontal.

Tingkat kerawanan juga berpotensi tinggi dibanding Pemilihan Presiden (Pilpres).

Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Faizal Rizal mengungkapkan hal tersebut saat sambutannya pada Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Media dan Yatim Piatu di GOR Mulawarman, Balikpapan, Minggu (31/3/2024) lalu.

"Ada beberapa event yang menonjol yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Di antaranya Pilkada 2024, dan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Faizal awal akhir Maret 2024 lalu.

Karena hal tersebut, tentu diperlukan upaya antisipatif dari seluruh pihak, terutama pengamanan dan ketertibannya.

Langkap antisipatif berupa pengamanan yang dilakukan oleh Kodam VI/Mulawarman, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim untuk mengantisipasi masalah ketertiban masyarakat.

Baca juga: DPC PKB Paser Kembali Usung Fahmi Fadli untuk Maju di Pilkada 2024

Baca juga: Bursa Cagub Pilkada Kaltim 2024 Memanas, Isran Noor: Percuma Melawan, Nggak Bisa Ngalahkan Aku

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) VI Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto menambahkan, tingkat kerawanan Pilkada lebih tinggi dibanding dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Hal ini karena Pilkada lebih lokal, dan masyarakat bersinggungan langsung antara para kandidat pasangan calon kepala daerah dan para pendukungnya," ungkap dia.

Dengan demikian, potensi terjadinya gesekan antar-masyarakat sangat tinggi, sehingga Kodam VI/Mulawarman akan mengantisipasinya lebih intensif.

Menanggapo hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur juga mempersiapkan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Bumi Etam.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan.

Baik dari sisi personel, sarana, maupun metode pengawasan.

"Para petugas pengawas yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu sebelumnya. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait," tegas Hari.

Ditambahkannya, bahwa Kaltim termasuk dalam daftar lima besar provinsi dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Menurut survei Bawaslu RI, IKP Kaltim mencapai 77,04.

Baca juga: PDI Perjuangan Buka Peluang Partai Lain untuk Koalisi di Pilkada Mahulu

"Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah manajemen logistik. Kami berharap pada Pilkada 2024, persoalan logistik bisa teratasi dengan baik. Karena kalau logistik tidak ada di hari pemungutan suara, itu akan melahirkan masalah lain, seperti pengaruh cara pandang pemilih dan peserta pemilu, intensitas politik uang, dan seterusnya,” bebernya. (*)