Pengamat Bongkar Penyebab Usulan Hak Angket Hilang, Elite Partai Tersandera Takut Dikerjai Kasusnya

TRIBUNKALTIM.CO - Isu hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024, menguap begitu saja.

Sebelumnya, usulan agar DPR menggulirkan hak angket disuarakan capres 03, Ganjar Pranowo.

Semula, usulan tersebut langsung direspon partai-partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Namun, hingga kini suara-suara yang mendorong usulan hak angket makin meredup.

Baca juga: Hasto Curhat Diintimidasi Lewat Kasus Harun Masiku, KPK Tak Tinggal Diam Minta Sekjen PDIP Beri Info

Baca juga: Nasib Wacana Hak Angket yang Digulirkan Ganjar Tutup Buku, Puan Maharani Hanya Geleng Kepala

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan wacana pengajuan hak angket di DPR RI diprediksi tidak akan terealisasi.

Pasalnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan ide tersebut layu sebelum berkembang.

Menurutnya, isu hak angket sampai penutupan Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 di DPR RI pada Kamis (4/4) lalu bukanlah hal yang mengejutkan.

Selain sulit, ia menyebut realisasi mewujudkan hak angket terkendala godaan kekuasaan yang diterima partai politik di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bahwa sepinya interupsi kemarin dari PKS, PKB, dan NasDem itu mengindikasikan, menandakan, simbolik bahwa hak angket itu sebagai bargaining position. Bahasa saya, dalam tanda petik, kepura-puraan politik," ucap Ujang kepada wartawan, Senin (8/4/2024).

Setelah hari pencoblosan pada 14 Februari dan penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024, Ujang berpendapat bahwa semua partai sudah memiliki skema dan kepentingan masing-masing ihwal masa depan serta arah politik mereka. Prediksi yang diyakininya, PKB dan NasDem bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Menurut Ujang, salah satu faktor penghambat terealisasinya hak angket disebabkan banyak elite partai yang bermasalah dan tersandera.

Selain itu, godaan kekuasaan disebutnya lebih menggiurkan ketimbang menjadi oposisi.

"Menjadi oposisi tidak menyenangkan. Pasti akan dikerjai, dicari kasus hukumnya," jelas dia.

Sebagai informasi, wacana hak angket sebelumnya digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tiga minggu lalu, tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap ikut serta mendorong hak angket yang diwacanakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Terjawab Nasib Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Gerindra: Tidak Jadi, Reaksi Puan Maharani

Baca juga: Terjawab Alasan Hak Angket Belum Bergulir, Hasto: PDIP Dapat Tekanan Hukum, Ada Wacana Revisi UU MD3

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim sempat menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut.

Tapi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyiratkan keengganan soal pembuatan perjanjian itu.

Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi.

Di sisi lain, PKS berharap hak angket terus berjalan meski tanpa dukungan dari Fraksi PDI-P.

"Mestinya jalan terus. Bagian dari upaya untuk menguji kematangan demokrasi kita," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Hasto mengatakan, alasan belum bergulirnya hak angket karena adanya tekanan-tekanan hukum.

"(Ibu Megawati lama putuskan angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali," ujarnya.

"Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut. Kita juga maklum, tapi kita diajarkan untuk tidak takut," imbuh Hasto dalam diskusi 'Sing Waras Sing Menang' yang disiarkan secara daring, Sabtu (30/3/2024).

Menurut Hasto, hak angket dinilai menjadi hal yang menakutkan bagi pemerintah sehingga ada upaya-upaya yang tengah dilakukan.

Hasto mengungkap upaya tersebut yakni pengambilalihan PPP hingga kursi Ketua DPR RI oleh Golkar.

Waketum Gerindra Habiburokhman menyebut wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu tidak terealisasi.

Dia menyinggung masa sidang DPR sudah ditutup.

"Yang jelas angket nggak jadi ya," kata Habiburokhman di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Baca juga: Belum Ada Gerakan dari Puan Maharani Dinilai sebagai Kode Keras Sikap PDIP soal Hak Angket

Baca juga: Blak-blakan Puan Maharani Beber Tak Ada Instruksi Hak Angket di Parlemen, Harapan PKB ke PDIP Pupus?

Habiburokhman juga menyinggung soal DPR telah menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang.

Dengan demikian, seluruh anggota DPR akan menjalani masa reses.

"Ini (masa sidang DPR) udah ditutup ya kan," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu bersyukur angket itu tidak terjadi.

"Alhamdulillah angket tidak jadi," sambung Habiburokhman.

Puan Maharani Geleng Kepala

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan merespons saat disinggung rencana partainya menggulirkan hak angket di DPR.

Puan tak mengeluarkan sepatah kata pun saat ditemui awak media.

Baca juga: Pengamat Soroti Sikap PDIP yang tak Segera Gulirkan Hak Angket, Sinyal Merapat ke Prabowo?

Baca juga: PPP Kirim Sinyal Kepincut Join ke Kabinet Prabowo-Gibran di Tengah Upaya Gugatan MK dan Hak Angket?

Anak Megawati Soekarnoputri itu hanya menggelengkan kepala saat disinggung perihal kelanjutan wacana hak angket.

Sikap itu ditunjukkan Puan dalam konferensi pers seusai rapat Paripurna ke-15 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

Ditemui di kesempatan berbeda, sebelumnya Puan juga mengaku tidak pernah memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI untuk menggulirkan hak angket. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Hasil Pilpres 2024 Jeblok Kubu 01 dan 03 Loyo, Ujang Komarudin: Hak Angket Layu Sebelum Berkembang

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.