Bahlil Ungkap Peluang Jabatan Jokowi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Semua Kemungkinan bisa Terjadi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memprediksi Jokowi akan mendapat jabatan di Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada Oktober mendatang.

Menurut Bahlil, kemungkinan Jokowi akan ada di Pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya sangat terbuka, bahkan ada peluang posisi atau jabatan.

Jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, banyak yang mempertanyakan akan kemana ayah Gibran setelah tidak lagi menjabat. 

Termasuk kemudian apakah Jokowi akan berada di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Baca juga: Tanpa Guyuran Bansos yang Masif dan Cawe-cawe Jokowi, Pilpres Bisa 2 Putaran, Penjelasan Ekonom UI

Baca juga: Tulisan Terbaru Megawati Singgung Jokowi, Pilpres 2024, Kenegarawanan Hakim MK, Bahlil Pasang Badan

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Maruarar Sirait Bocorkan Posisi Jokowi Saat Prabowo Jadi Presiden

Menurut Bahlil, kemungkinan Jokowi ada di pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka. 

Bahlil menilai bisa saja Jokowi akan ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden atau masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres).

Senin (8/4/2024) saat ditemui di Istana Kepresidenan, Bahlil mengatakan, "Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi.

Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional."

Meski berpeluang masuk sebagai penasihat khusus presiden terpilih, Bahlil meyakini Jokowi tidak akan mencampuri urusan presiden terpilih dalam menentukan menteri di kabinet. 

Menurutnya Jokowi sangat paham komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden terpilih.

Karena Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali menjabat presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujar Bahlil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Lebih lanjut, Bahlil tidak membantah saat ini sudah ada pembahasan terkait masa transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan baru.

Salah satunya tertuang dalam pembahasan RAPBN 2025, yang akan memasukkan program-program prioritas pemerintah selanjutnya. 

Baca juga: Gerindra Yakin Bakal Ada Rekonsiliasi Jokowi dan PDIP, Singgung Sejarah Hubungan Prabowo dan Jokowi

Namun pembahasan tersebut akan lebih mendalam dibahas setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2024.