Dishub Kaltim Siapkan Program Terbaik Guna Tarik Minat Warga Pakai Transportasi Darat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Popularitas transportasi umum khususnya angkutan darat di Provinsi Kalimantan Timur ini nampaknya semakin 'tersuntik mati' dengan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki warganya.

Hal itu cukup terlihat nyata pada beberapa kali momentum mudik hari raya di Benua Etam.

Padahal untuk tingkat demand atau permintaan moda transportasi laut dan udara mengalami peningkatan secara signifikan sejak 2023 hingga 2024.

"Tapi kalau penggunaan transportasi umum jalur darat sangat menurun. Mau ada peningkatan jumlah pemudik, tetap tidak ter-push," ungkap Kasi UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kaltim, Jaka Purwa Indarta kepada Tribunkaltim.co.

Keadaan yang dinilainya ironi tersebut semakin menjadi sejak harga kendaraan pribadi semakin terjangkau oleh ekonomi warga Kaltim yang terus membaik.

Baca juga: Jelang Mudik Lebaran 2023, Dishub Kaltim Lakukan Ramp Check Angkutan Darat di Kota Samarinda

Baca juga: Jelang Mudik Lebaran 2022, Dishub Kaltim Lakukan Ramp Check Angkutan Darat

"Sehingga masyarakat lebih memilih mudik menggunakan kendaraan pribadinya," bebernya.

"Bahkan pertumbuhan kendaraan plat merah saja lebih besar daripada transportasi umum yang tiap tahun hanya 0,04 persen. Ironi sekali," ungkap Jaka lagi.

Kendati demikian Dishub Kaltim tak mau kalah dengan keadaan.

Oleh sebab itu selain akan membangun 2 terminal bus tipe B baru di Sangata dan Bontang, pada 2024 ini Dishub tengah menyusun program perbaikan pelayanan terminal guna menarik kembali masyarakat untuk tertarik menggunakan transportasi umum.

"Nama programnya Angkutan Umum Massal. Sudah diusulkan dan semoga terlaksana," beber Jaka.

Konsep programnya sendiri akan sama dengan Buy the Service (BTS) yang ada di Kota Balikpapan.

"Kali ini akan kita buat di Samarinda dan harus ada intervensi pemerintah," ungkapnya.

Dengan program itu Dishub akan menyediakan transportasi umum yang menawarkan pelayanan terbaik dari sisi kenyamanan penumpang, tiket murah dan ketepatan waktu keberangkatan.

"Intervensi pemerintah di sini adalah misal harga tiket Rp 2000, tapi penumpang hanya bisa membayar Rp 500, maka kekurangannya akan dibayarkan oleh pemerintah," rincinya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Bakal Siapkan Perda Angkutan Online, AMKB: Terima Kasih Berada di Pihak Kami

Program ini sendiri akan dilelang kepada perusahaan swasta yang ingin bergabung dengan syarat memenuhi SOP yang ditentukan Dishub Kaltim guna kenyamanan penumpang.

"Itulah upaya kami (Dishub Kaltim). Kami mengajak masyarakat kembali ke transportasi umum karena lebih efisien waktu, murah, aman dan tentu mengurangi macet," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya