Kenapa Tak Jadi Saksi? Kritik Pemain Dirty Vote Soal Putusan Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 Disorot

TRIBUNKALTIM.CO - Kritik pemain Dirty Vote, Feri Amsari, soal putusan sidang MK sengketa Pilpres 2024 menjadi sorotan.

Sebelumnya, Feri Amsari mengkritik putusan sidang MK sengketa Pilpres 2024 yang menolak gugatan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Feri Amsari yang juga pakar Hukum Tata Negara menyebut Jokowi masih memainkan politik gentong babi.

Menurut Feri wajar jika MK menolak mengabulkan permohanan kubu 01 dan 03 karena ada peran Presiden Jokowi.

Baca juga: Akhirnya Terjawab Sikap Megawati dan PDIP Usai Gugatan 03 Ditolak MK, Pilih Oposisi atau Koalisi?

Feri menjelaskan politik gentong babi terbukti karena pemerintah insentif dana anggaran tersebut pada tahun pemilu.

“Jadi kesalahan cara membuktikan, cara memahami ini, bukan berarti hakim konstitusi dan para kuasa hukum tidak paham, tapi karena memang mereka sedang bermain mata untuk memaklumi ini,” kata Feri dalam tayangan Obrolan Newsroom yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Namun sikap Feri ini mendapatkan sorotan dari warganet melalui akun media sosial twitter @partaisocmed.

Mereka menilai kenapa pemeran Dirty Vote tidak menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres? Padahal mereka membuat film dokumenter yang mengupas sisi gelap Pilpres 2024 berdasarkan data yang mereka kumpulkan.

Istilah politik gentong babi sebelumnya sempat disinggung oleh ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Faisal menyinggung banyaknya alokasi dan jenis bantuan sosial yang digulirkan pemerintah selama masa Pilpres 2024.

Salah satunya penyaluran bansos untuk mengatasi dampak El Nino.

Padahal, menurut Faisal, skala El Nino yang dirasakan masyarakat pada tahun ini, lebih kecil dibandingkan tahun 2021.

Namun, anggaran yang digelontorkan pemerintah, jauh lebih besar tahun ini dibandingkan 2021.

Menurut Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat dalam buku Politik Pork Barrel di Indonesia (2011), politik gentong babi adalah usaha petahana untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan tertentu.

Istilah “tujuan” dalam pengertian tersebut merujuk kepada usaha agar dirinya terpilih kembali dan menjabat selama beberapa tahun ke depan.