Ditantang Tarik Menteri Usai sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, Alasan PDIP Masih Pertahankan 3 Menteri

Menurutnya, keputusan itu bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan-persoalan strategis partai, sesuai AD/ART, keputusannya merupakan kewenangan Ketua Umum.

Sebagai bahan menuju putusan tersebut, akan ada Rakernas partai yang menurut rencana akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024," jelas dia.

Sebelumnya, Silfester Matutina mengatakan, PDIP lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDIP yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Silfester mengungkit PDIP yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

Baca juga: Usai Putusan MK, PDIP Masih Gugat Hasil Pilpres 2024 ke PTUN, Apa Ada Dampaknya? Penjelasan Pakar

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga.

Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDIP, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?

Lebih jantan, bijaksana itu PDIP tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Adapun sejumlah kader PDIP masih berada di dalam kabinet Jokowi, yakni Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

Pertemuan Megawati dan Jokowi Sulit Terjadi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo akan sulit terwujud.

Hasto mengaku mendapat aspirasi dari banyak pengurus anak ranting dan ranting PDIP yang meminta agar Megawati tidak bertemu dengan Jokowi.

"Kalau (bertemu) dengan Pak Jokowi, kan ranting dan anak ranting yang banyak berbicara, jadi pertemuannya itu akan sulit terjadi kalau antara ibu dan Pak Jokowi, ada pagar-pagar yang membatasi," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Airlangga sebut Jokowi dan Gibran Segera Gabung Golkar, Respons Jusuf Kalla dan Reaksi PDIP

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Hasto mengatakan, munculnya pagar-pagar yang membatasi itu muncul bukan karena pribadi Megawati maupun PDIP, tapi karena pertimbangan konstitusi dan demokrasi.

Ia menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menurutnya membuat orang-orang berintegritas dan bermodalkan kompetensi tidak berani maju di kontestasi mendatang. Hasto juga menyinggung sikap Jokowi yang tiba-tiba berbalik arah dari PDIP setelah 23 tahun menjadi kader berlambang banteng tersebut.