Evaluasi Hasil Kinerja BUMD Kaltim, Pansus LKPj Temukan Banyak Permasalahan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono mengatakan, rapat ditujukan untuk mengevaluasi kinerja BUMD pada 2023.

Sekaligus bentuk pertanggungjawaban DPRD sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun BUMD yang turut serta dalam rapat tersebut antara lain PT Bankaltimtara, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), serta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

PT MBS, disampaikan Sapto, sapaan akrabnya, meski memilik banyak aset, aset yang dimiliki tidak likuid dan sulit untuk dikerjasamakan, sehingga pengembangan perusahaan terhambat karena minim modal.

Baca juga: 2 BUMD Milik Pemkab PPU Bermasalah dalam Pengelolaan dan Keuangan, Makmur Marbun Segera Benahi

Dari hasil diskusi, PT MBS, sebut Sapto, memiliki piutang sekitar Rp 37 miliar dari PT Sinar Balikpapan Development (SBD). Piutang tersebut terkait rencana pembangunan komersial di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Puskib) yang sampai saat ini belum terselesaikan dan sudah putus kontrak.

“PT MBS harus tegas dan membawa persoalan piutang tersebut ke jalur hukum. Tidak ada kata negosiasi terhadap perusahaan atau korporasi yang nakal,” tegas dia.

Ia juga meminta MBS untuk segera menutup Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) nonpeti kemas yang diduga digunakan sebagai bongkar muat batu bara ilegal.

“Saya tidak mau pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengangkutan batu bara yang bersumber dari perusahaan yang tidak ada izin atau IUP,” jelas Sapto.

Selain merugikan daerah, kata Sapto, hal itu juga melanggar aturan. Pasalnya, kuat dugaan, pengangkutan batu bara ilegal ini menggunakan jalan tol dengan cara diangkut menggunakan truk kontainer.

Baca juga: Standarisasi Gaji dan Tunjangan BUMD Bakal Diatur via Pergub Kaltim, Akmal Malik Jelaskan Tujuannya

“Jika ini benar-benar terjadi, tentu ini harus segera ditindak tegas. Pansus juga akan melakukan koordinasi dengan aparat dalam hal ini Polda Kaltim, pangdam dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan verifikasi lapangan,” beber politikus Golkar tersebut.

Selepas DPRD menetapkan BKS sebagai sebagai PT, Sapto berharap perusahaan ini mampu berekspansi. Selain itu, dirinya mendorong Pemprov Kaltim melakukan renegosiasi ulang dalam rangka kepemilikan saham. Dari seri B 20 persen menjadi saham seri A, yang nantinya berdampak terhadap kepemilikan konsesi lahan.

“Sampai hari ini, belum ada keberanian dari Pemprov Kaltim untuk melakukan itu. Ada apa? Padahal BKS ini sudah diserahkan ke pemprov. Ini harus diperjelas, ada apa dan kenapa tidak bisa dilakukan renegosiasi ulang kepemilikan saham itu,” sebut Sapto.

Sebab, menurut dia, jika ini dilakukan, pemprov akan mendapat banyak keuntungan. Salah satunya memiliki areal konsesi sendiri yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang profesional.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Jamu 7 BUMD Kaltim, Sampaikan Keluhan Penambahan Permodalan

“Dengan demikian, akan ada nilai tambah terhadap daerah melalui deviden yang dihasilkan,” terang anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.

Sementara itu, untuk PT Ketenagalistrikan Kaltim, Sapto menerangkan, BUMD ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Pasalnya, pemprov kini mengalami delusi saham, dari 80 persen turun hingga 17 persen.