Warga Tenggarong Kukar Mengeluh Penurunan Voltase Listrik, Alat Elektronik Banyak yang Rusak

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pelayanan perusahaan listrik pelat merah dikeluhkan oleh masyarakat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 25 April 2024.

Turunnya voltase listrik dinilai sangat merugikan aktivitas rumah tangga di kawasan Perumahan Selimpat Lestari, Kelurahan Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Hal ini dibeberkan oleh seorang warga berinisial MA kepada TribunKaltim.co di Tenggarong, Kukar.

Dia mengatakan, voltase listrik turun drastis dalam dua pekan terakhir.

Baca juga: YLKN Ajukan Kompensasi ke PLN, Buntut Kaltim Mati Lampu

Turunnya voltase listrik tersebut berdampak pada warga RT 017, Blok A, Perumahan Selimpat Lestari, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Belakangan, sejak November 2023, aliran listrik di perumahan tersebut sudah kekurangan daya hingga mengakibatkan sejumlah peralatan elektronik rusak dan tidak dapat digunakan.

Ia menyatakan, hampir 24 jam setiap hari tidak stabil listriknya. Sejumlah alat elektronik seperti kipas angin, TV, AC, mesin cuci, maupun lampu itu rusak.

"Bahkan dalam satu blok yang sama ada warga sudah mengorbankan sejumlah kulkas sampai tidak bisa lagi digunakan," ungkap MA.

Lapor Berkali-kali Hasilnya Nihil

Menurut MA, warga Perumahan Selimpat Lestari sudah melaporkan penurunan daya listrik melalui aplikasi PLN.

Saat itu, perusahaan pelat merah tersebut memang susah menindaklanjuti kejadian ini.

Pihak PLN ULP Tenggarong telah mendatangi lokasi yang dilaporkan. Namun, mereka hanya datang untuk mengecek, kejadian penurunan voltase listrik ini pun masih berulangkali terjadi sampai Februari 2024.

Baca juga: Selama Idul Fitri Sistem Kelistrikan Nasional Andal, SPKLU PLN Layani Pemudik Berkendaraan Listrik

"Kami sudah bersurat ke PLN Tenggarong, surat itu memang mendapat tanggapan. Dalam surat tersebut, PLN menyebutkan bahwa sedang diajukan untuk menaikan kapasitas travo," kata MA.

Namun, setelah mereka mengajukan ternyata yang bisa menyetujui atau memiliki kewenangan hanya PLN dari Samarinda atau Balikpapan.

"Saya juga kurang paham," sambungnya.

MA mengaku, sudah berkali-kali melaporkan permasalahan tersebut, tapi hasilnya nihil.

Baca juga: Mati Lampu di Berau, Defisit Daya 2 Sampai 7 MW Saat Beban Puncak