Ibu Kota Negara
Warga Jakarta Siap-siap! 8,3 Juta KTP Akan Diubah Imbas Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara di Kaltim
Sebanyak sekitar 8,3 juta KTP akan diubah imbas dipindahkannya Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke IKN Nusantara di Kaltim.
TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak sekitar 8,3 juta KTP akan diubah imbas dipindahkannya Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke IKN Nusantara di Kaltim.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Minggu (28/4/2024).
Budi mengatakan, pihaknya bakal mengubah KTP warga Jakarta secara bertahap jika sudah ditetapkan secara resmi sebagai DKJ.
"Mungkin tahun ini 2 juta dulu (KTP yang diubah). Tahun selanjutnya, 2 juta," kata Budi,
Baca juga: AHY sebut Sejumlah Pilihan Pembebasan 2.086 Hektar Lahan di IKN, Kaltim yang Masih Bermasalah
Menurut Budi, bakal ada penambahan KTP DKJ karena banyak pendatang baru ke Jakarta.
"Mereka yang melakukan proses pelayanan dulu yang melakukan pergantian, itu yang diutamakan," ujar Budi.
Budi melanjutkan, ketika ibukota pindah ke IKN maka kantor Kementerian juga bakal ikut bergeser.
Pihaknya pun sedang merumuskan bagaiaman profiling penduduk di Jakarta agar mengetahui siapa saja yang pindah ke IKN.
"Ya kita akan melakukan, disaat nnti sudah clear semua. Ada daerah khusus Jakarta, kita akan proses pergantian namun secara bertahap. Kami lakukan secara bertahap," tutur Budi.
Sebelumnya, Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) telah disahkan oleh anggota DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pengesahan UU DKJ tersebut secara santai.
"Ya enggak apa-apa, apa yang ada ya disyukuri, disetujui," kata Heru, Senin (1/4/2024).

Meski begitu, Heru masih menunggu langkah selanjutnya yaitu terbitnya Peraturan Presiden yang ditanda tangani Joko Widodo.
Heru mengaku, saat ini Perpres tersebut masih di bahas oleh staf Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.
"Ya, perpres enggak lama (pembahasannya). Ya enggak tahu nanti dibahas di istana, mungkin enggak terlalu lama," ujar Heru. (m26
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.