Balasan PKS Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Mardani Ali Sera: Itu Partai Apa ya?

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons atas penolakan Partai Gelora, terkait wacana bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai Gelora terang-terangan menolak PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun angkat bicara mengenai penolakan tersebut.

Hal itu disampaikan Mardani dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah, Senin (29/4/2024).

Baca juga: PSI Sebut PKS dan PDIP Punya DNA Oposisi, Berharap Tak Semua Parpol Gabung Pemerintahan Prabowo

Baca juga: Pengamat Bongkar 2 Alasan Buat Prabowo Berat Terima PKS, Tak Respect Saat Bos Gerindra Gabung Jokowi

"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani ke istrinya, Senin (29/4/2024).

Siti pun menjawab pertanyaan Mardani.

Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.

"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Enggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," kata Siti.

Menurut dia, proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda. "Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda," kata dia.

Ia menyatakan, sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PKS Ejek Gelora Partai Tak Lolos Parlemen, Fahri Hamzah Blak-blakan Soal PKS Gabung Koalisi Prabowo

Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujarnya.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.

Baca juga: Nasdem dan PKS Resmi Berkoalisi di Pilkada Balikpapan 2024, Pastikan Kotak Kosong Tak Terulang Lagi

Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terkait partai-partai yang hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.

Drajad merespons PKS yang melempar sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PAN menyerahkan sepenuhnya tentang bergabungnya parpol dari 01 dan 03 kepada Pak Prabowo, dan tentu dengan masukan dari Mas Gibran. Jadi bukan hanya tentang PKS saja," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Drajad menyampaikan, PAN sudah lama bekerja bersama Prabowo, bukan hanya pada Pemilu 2024 saja.

Maka dari itu, PAN meyakini Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik demi bangsa.

"Kami yakin beliau akan melihat semua aspek dalam mengambil keputusan, mengambil yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ucap dia.

Baca juga: PKS Kaltim Sebut Isi Tas Harus Kuat di Pilkada, Bukan Money Politik Tapi Cost Politik Tinggi

Sementara itu, Drajad berpandangan, yang terpenting adalah pemerintahan harus solid dengan dukungan dari DPR.

Dengan begitu, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik ke depannya.

"Kita perlu pemerintahan yang solid dan didukung kuat di DPR agar program-program Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan baik. Sehingga rakyat, bangsa, dan negara mendapatkan manfaat yang sebesar mungkin," ucap Drajad.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan.

Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

Baca juga: Penyebab Prabowo Diprediksi Sulit Terima PKS, Beda dengan Nasdem dan PKB, Ada Faktor Partai Gelora

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Sementara itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Herman merespons Partai Gelora yang menolak PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.

"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Dihubungi terpisah, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya menghormati sikap politik masing-masing partai, termasuk sikap Gelora yang menolak PKS.

Namun, terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi.

"Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak," kata dia.

Baca juga: Blak-blakan Fahri Hamzah Tak Masalah Eks Partai Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, PKS Malah Ejek Gelora

Menurut Kamhar, Demokrat meyakini Prabowo tahu betul bahwa tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, kata dia, butuh peran serta dan keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat.

"Kami melihat, ini yang memotivasi dan mendasari langkah Pak Prabowo," ucap dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.