Datangi Ketua DPRD Bontang, Puluhan Pedagang Pasar Lok Tuan Keluhkan Pendapatan yang Merosot Drastis

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Puluhan pedagang Pasar Lok Tuan mendatangi rumah jabatan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (30/4/2024) siang.

Kedatangan mereka untuk mengadukan pendapatan yang merosot drastis sejak Pasar Citra Lok Tuan difungsikan.

Para pedagang menduga pembeli enggan datang berbelanja karena pasar tersebut tidak nyaman dan jauh dari jangkauan masyarakat.

Selain itu, parkiran tempat berbelanja di Pasar Lok Tuan sempit dan tata letak pedagang juga tidak representatif.

"Tolong Pak Dewan, sebagai perwakilan masyarakat, bantu kami untuk menyuarakan. Kami mau pasar lama kembali difungsikan," kata Ketua Forum Pedagang Pasar Citra Lok Tuan, Abdul Azis.

Baca juga: PAN, Gelora dan Demokrat Berpeluang Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Bontang 

Menanggapi hal itu, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, dirinya akan berupaya mengakomodasi keinginan para pedagang tersebut.

Menurutnya, ada dua solusi yang disiapkan untuk mengatasi hal tersebut.

Hal pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan penataan ulang pedagang Pasar Lok Tuan.

Ia mengaku akan turun langsung bersama dengan kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kamilan pada pekan depan.

"Ini yang perlu tinjau ulang, lapak-lapak yang kosong mesti difungsikan kembali. Lapak baju, sembako dan pasar basah ditata ulang. Ini upaya yang paling dekat bisa dilakukan. Saya akan turun melihat langsung pekan depan," kata Andi Faiz.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pileg 2024 DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam Kembali Duduki Kursi Ketua

Kedua adalah mengupayakan mengembalikan fungsi pasar lama yang terbakar habis pada 2021 lalu.

Namun, sebelumnya perlu diperjelas terkait status lahan tersebut.

Menurutnya, hasil diskusi dengan para pedagang mengungkap fakta bahwa sejak pasar tersebut difungsikan, ada kecenderungan pendapatan para pedagang kian merosot.

"Maka kami akan monitoring. Jika memungkinkan, status lahan jelas, tidak lagi bersengketa, tidak ada alasan buat pemerintah tidak menyetujui pembangunan pasar ini. APBD kita juga berlebih juga kok," ungkapnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.