Sindir Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran Buka Ruang Korupsi Lebih Lebar, Mahfud MD: Rusak Nih Negara

TRIBUNKALTIM.CO - Postur gemoy kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming tuai sorotan.

Diketahui, kabinet Prabowo-Gibran dikabarkan berjumlah 40 kementrian.

Lebih banyak 6 kementrian dibandingkan era Presiden Jokowi - Maruf Amin saat ini.

Eks Menkopolhukam, Mahfud MD pun menyindir bengkaknya kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Mahfud MD mengatakan penambahan jumlah kementerian membuka ruang untuk praktik-praktik korupsi.

Baca juga: Eko Patrio Diprediksi Bakal Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Prabowo-Gibran

Mahfud MD menyebut penambahan jumlah kementerian imbas banyaknya janji yang dilakukan kandidat ketika Pemilu.

"Menteri, dulu kan 26, jadi 34, ditambah lagi.

Besok Pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, Pemilu lagi tambah lagi karena kolusinya semakin meluas.

Rusak nih negara," kata Mahfud dalam seminar nasional di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu (8/5/2024).

Mantan Menkopolhukam ini mencotohkan di Amerika Serikat, yakni hanya memiliki jumlah 14 kementerian.

"Sebenarnya sih di Amerika saja menterinya berapa? Cuma 14.

Lalu di bagi ke dirjen-dirjen, unit yang di bawah menteri. Sebuah menteri dikelompokkan," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pada 2019 dirinya bersama beberapa pakar hukum tata negara merekomendasikan agar jumlah menteri dikurangi.

Sebab, dia menilai ruang korupsi akan semakin besar apabila jumlah kementerian terus diperbanyak.

"Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu, semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu (menteri) semakin (besar) sumber korupsi.

Itu semua anggaran," ucap Mahfud.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Baca juga: Kisah Yusril Tak Jadi Apa-apa Usai Berkeringat Bela Jokowi dan Pesan soal Kabinet Prabowo-Gibran

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah.

Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Pernah Punya 100 Menteri

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menanggapi soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, kementerian yang sebelumnya 34 akan menjadi 40.

Dave menyampaikan pihaknya akan mendukung mengenai rencana penambahan nomenklatur kementerian tersebut.

Dia pun meminta tidak ada boleh ada pihak yang menghambat pembentukan kabinet Prabowo.

"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat.

Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2024).

Dave menjelaskan bahwa penambahan pos kementerian nantinya akan mempermudah kinerja Prabowo sebagai presiden.

Pasalnya, nantinya akan semakin banyak pembantu presiden.

Baca juga: Dukung Kabinet Gemoy Prabowo, Golkar Sebut Indonesia Pernah Punya 100 Menteri, Cek Nama yang Beredar

"Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," jelas Dave.

Dave memahami penambahan nomenklatur kementerian ini kerap dianggap sebagai langkah Prabowo bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukungnya.

Namun, ia mengingarkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah punya 100 menteri di era Presiden Soekarno.

"Pasti banyak yang beranggapan seperti itu, akan tetapi kita lihat hasil akhirnya seperti apa.

Ingat kita pernah punya kabinet 100 menteri," tutur dia.

40 Kementrian

Isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 kementerian, Habiburokhman: Jumlah yang banyak itu bagus.

Setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih di Pilpres 2024, publik menantikan akan seperti kabinet di pemerintahan yang baru nanti.

Dengan banyaknya partai pendukung, kabinet Prabowo-Gibran diprediksi akan disesaki sejumlah orang yang berlatar belakang politisi.

Bahkan beredar kabar bahwa Prabowo-Gibran akan membentuk kementerian gemuk dengan jumlah yang mencapai 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons isu Prabowo-Gibran akan membentuk 40 kementerian dalam kabinet yang dipimpinnya.

Habiburokhman mengatakan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Baca juga: Akhirnya Terjawab Siapa Sosok Toxic Berpotensi Gabung Kabinet Prabowo, Jokowi Sepakat dengan Luhut

"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman menilai tidak masalah jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran membentuk banyak Kementerian.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan serta cita-cita besar.

Karenanya dengan melibatkan banyak pihak, tujuan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga tidak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," kata dia.

Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.

Namun, postur gemuk di jajaran kabinet lain halnya dengan postur tubuh manusia.

Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita tidak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ucap Habiburokhman. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Kritik Wacana Penambahan Jumlah Menteri: Kolusinya Semakin Meluas, Rusak Negara

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.