Warning dari Prabowo: Jangan Ganggu, TKN Tegaskan Bukan Mendiskreditkan Partai Tertentu

TRIBUNKALTIM.CO - Dua pernyataan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto membuat suhu politik nasional ‘menghangat’. Prabowo menyindir partai tertentu saat berpidato dalam forum bimtek dan rakornas pilkada PAN di Jakarta pada Kamis (9/5) malam. 

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan selama ini ada pihak yang selalu mengklaim seolah-olah Soekarno hanya miliknya.

"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo juga memberi warning kepada pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang. Eks Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik.

Baca juga: Prabowo Subianto Sindir Siapa? Sebut Ada Partai Klaim Soekarno hingga Peringatkan Jangan Ganggu

Baca juga: Ada yang Kepedean? Dahnil Anzar Tegaskan Dirangkul Bukan Berarti Diajak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Misteri Angka 08 yang Identik dengan Prabowo Akhirnya Terjawab Langsung, Ternyata Ada Peran Luhut

Mulanya, Prabowo berbicara dirinya ingin bekerja sama dengan berbagai latar belakang untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Hal ini bisa tercapai jika semua pihak bisa bersatu.

"Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu," ucap Prabowo.

Lalu, Prabowo pun menyinggung pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang. Dia pun meminta pihak itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan," katanya.

"Silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar nantinya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.

"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima.

Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi pernyataan presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang memilih jalan beroposisi tidak menganggu pemerintahannya mendatang.

Zulhas menilai pernyataan Prabowo sudah terang benderang. Dengan begitu, tidak perlu ada yang dijelaskan kembali dari pernyataan Eks Danjen Kopassus tersebut.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran disebut Tambah Gemuk, DPR Ingatkan Sesuai UU Paling Banyak 34 Menteri

"Sudah terang benderang kok pernyataannya kok. Gak perlu dijelaskan lagi dan Pak Prabowo itu pejuang sejati, seorang demokrat," ucap Zulhas dalam Rakornas Pilkada PAN, Jumat (10/5/2024).

Menteri Perdagangan RI itu pun mengungkit cerita Prabowo yang kalah dua kali pemilihan presiden (pilpres) pada 2014 dan 2019 yang lalu.

Saat itu, Prabowo justru memilih bergabung dengan Jokowi yang mengalahkannya.

"Bahkan diajak Pak Jokowi malah bareng-bareng. Jadi Prabowo sangat terbuka seseorang. Jadi mengutamakan kepentingan merah putih, mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan Indonesia," katanya.

Bukan Mendiskreditkan

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menegaskan, pernyataan Prabowo mengenai adanya partai yang mengeklaim sosok Soekarno, tidak ditujukan untuk mendiskreditkan PDIP.

“Enggak (mendiskreditkan PDI-P). Pak Prabowo kan terus bicara persatuan dan kerja sama,” ujar Budiman dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5).

Menurutnya, Prabowo mengatakan hal itu justru dalam konteks untuk menghargai Soekarno. Ia mengklaim, Prabowo merasa mendapatkan inspirasi dari para presiden terdahulu.

“Itu sebenarnya Pak Prabowo dalam konteks mengapresiasi dan merasa mendapatkan inspirasi dari sejumlah presiden Indonesia,” sebut dia.

Budiman menuturkan, Prabowo justru ingin mengingatkan pada ajaran-ajaran Soekarno. Tujuannya, agar siapa pun tak melupakan dan mau mempelajari lagi berbagai gagasan Presiden RI pertama itu.

“Mengingatkan kembali bahwa Bung Karno itu menginspirasi dan Bung Karno melampaui sekat-sekat kepartaian. Jadi, beliau (Prabowo) mau mengingatkan, jangan mengerdilkan Bung Karno hanya milik satu partai, bukan dalam rangka menghina PDI Perjuangan, tidak,” imbuh dia.

Baca juga: Poltisi PAN Doa dapat Banyak Jatah Menteri di Kabinet Baru, Prabowo Singgung Kesetiaan Partai Zulhas

Silakan Pasang

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempersilakan partai politik lain jika ingin memasang atribut bergambar Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

Hal itu disampaikan Djarot merespons pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan ada satu partai mengeklaim memiliki sosok Bung Karno.

"Kalau partai lain mau pasang gambar Bung Karno di baliho atau atribut partai lainnya juga boleh kok," kata Djarot saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (10/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia.

"Kita tidak pernah ajarkan bahwa Bung Karno hanya milik PDI Perjuangan," tegasnya.

Kendati demikian, tambah Djarot, partainya juga punya alasan mengapa kerap memasang gambar Bung Karno pada atribut partai.

Hal tersebut, menurutnya masih logis karena adanya kedekatan sejarah antara Bung Karno dan PDIP.

"Perlu juga diingatkan bahwa Bung Karno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka yakni tanggal 4 Juli 1927 yang merupakan cikal bakal dari PDI Perjuangan," ujar Djarot.

"Jadi sangat logis jika di dalam setiap baliho, spanduk partai atau atribut partai selalu ada gambar Bung Karno," tambah dia.

Lebih jauh, PDIP juga mengajarkan dalam sekolah partai kepada kader tentang sosok Bung Karno sebagai penggali Pancasila, Proklamator Kemerdekaan dan Bapak Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kata Djarot, PDIP dalam setiap jenjang pendidikan kader selalu mengajarkan, melaksanan ajaran serta pemikiran dan nilai-nilai semangat Bung Karno.

Baca juga: Prediksi Calon Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Bukan Sri Mulyani, Ada Menteri Megawati dan Jokowi

Sementar itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai, bahwa pernyataan Prabowo itu sangat tepat mengenai Bung Karno milik seluruh masyarakat.

Menurutnya, yang kurang tepat adalah ketika Prabowo mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu. 

"Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia," kata Basarah, Jumat (10/5).

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

"Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator  Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia," terang Basarah

Dalam misi perjuangan politik, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia.

Tetapi juga milik dunia karena jasa jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.

Baca juga: Isu Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar dan Gerindra Dapat Jatah 5 Menteri, Dahnil: Tunggu Versi Resminya

(Tribun Network/rey/kps)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.