Ramai Kabar Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Pengamat: Dampak Penambahan Kementerian Lahirkan Birokrasi

TRIBUNKALTIM.CO - Ramai beredar kabar kabinet Prabowo-Gibran bakal makin gemuk, bahkan susunan menteri sudah beredar dari yang berjumlah 40 hingga yang terbaru ada 61 menteri dan wakil menteri.

Saat ini wacana penambahkan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi sorotan publik. 

Pengamat mengingatkan dampak dari penambahkan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, rencana untuk menambah pos dalam kabinet Prabowo-Gibran tidak disadarkan oleh ide untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Baca juga: Nasdem PKB Belum Tentu Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Baca juga: Ada 2 Menko Baru, Beredar Daftar 61 Calon Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran, Kata Gerindra

Baca juga: Zulhas Beber 4 Kader PAN Bakal Didorong Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, tak Ada Eko Patrio

Adapun kata Halili, penambahan tersebut lebih didasarkan pada intensi politik untuk menghimpun dukungan politik elite.

"Konkretnya untuk memperkuat koalisi pemerintahan melalui bagi-bagi kursi dan jabatan kementerian dan/atau lembaga," kata Halili, saat dihubungi Tribunnews, pada Jumat (10/5/2024).

Halili secara tegas menilai pembekakan postur kabinet secara umum akan berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan. 

Ia kemudian menuturkan, penambahan kementerian dan/atau lembaga pemerintahan akan berdampak pada birokrasi gemuk. 

"Birokrasi gemuk akan melahirkan kinerja yang lamban dan inefektif.

Selain itu, banyaknya pos-pos politik akomodatif pasti akan melemahkan kontrol dan kendali kekuasaan pemerintahan," jelasnya.

Hal itu, menurutnya, pasti akan memberi dampak berupa semakin kuatnya ekosistem korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dihubungi Tribunnews secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyebut, jalannya pemerintahan akan lebih baik dengan jumlah kementerian yang tidak banyak.

Sebab, menurutnya, hal itu sebagai upaya menghindari tumpang tindih kewenangan dalam proses menjalankan berbagai program dan kebijakan.

"Kementerian yang bagus itu sebenarnya malah dirampingkan. Misalnya Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan satu aja itu. Jadi enggak tumpang tindih," kata Trubus, saat dihubungi, Kamis (9/5/2024).

Baca juga: Demokrat tak Cemaskan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Yakin Diberi Porsi yang Pas

"Ada juga kementerian dan lembaga digabung jadi satu, misalnya Kementerian PAN-RB di bawahnya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Itu dijadikan satu aja, jadi enggak ada badan-badan sendiri gitu, pemborosan anggaran, enggak jelas arahnya juga," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah.

Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Daftar 61 calon menteri dan wamen yang baru beredar

Sebelumnya, ramai beredar jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal menjadi lebih gemuk.

Dari semula 34 menteri, di kabinet Prabowo-Gibran bakal ada 40 menteri.

Setelah kemarin ramai beredar nama-nama menteri plus formasi jatah parpol dalam kabinet Prabowo-Gibran, kini muncul lagi daftar terbarunya.

Dalam daftar terbaru yang beredar di media sosial ini diurai 61 nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang disebut akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran untuk periode pemerintahan 2024-2029.

Baca juga: Poltisi PAN Doa dapat Banyak Jatah Menteri di Kabinet Baru, Prabowo Singgung Kesetiaan Partai Zulhas

Banyak di antara nama-nama tersebut sudah dikenal publik dan memang kerap dikaitkan dengan jabatannya.

Namun ada juga di antaranya yang merupakan nama baru yang mungkin tidak diprediksi bakal menjabat di posisi tersebut.

Berikut susunan 61 nama yang viral dan disebut masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran yang ramai beredar:

1. Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

2. Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir

3. Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa

4. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian

5. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

6. Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra

7. Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani

8. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria

9. Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani

10. Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco

11. Menteri Luar Negeri: Fadli Zon

12. Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya

13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso

14. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya

15. Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas

16. Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar

17. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra

18. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea

19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria

20. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily

21. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan

22. Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus

23. Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati

24. Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie

25. Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman

26. Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung

27. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo

28. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

29. Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti

30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama

31. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza

32. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil

33. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan

34. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati

35. Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo

36. Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

37. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi

38. Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani

39. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

40. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

41. Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

42. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

44. Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

45. Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi

46. Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

47. Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

48. Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono

49. Wakil Menteri BUMN: T. Helmi

50. Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

51. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

52. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

53. Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan

54. Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

55. Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono

56. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol

57. Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa

58. Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

59. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

60. Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro

61. Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Baca juga: Prabowo Harus Terbitkan Perppu UU Kementerian Negara untuk Bentuk Kabinet Gemoy Berisi 40 Menteri

Penjelasan Gerindra dan Jubir Prabowo

Saat ditanya wartawan, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut hal tersebut sebagai masukan dan aspirasi.

“Ya kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar-beredar ya. Kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, hari ini (9/5/2024).

Ia juga ditanya soal penambahan Menko dan bertambah jadi 4.

Misalnya, selain Menko Perekonomian dan Menkopolhukam, ada dua Menko dengan titel baru yakni Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia dan Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup.

“Sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR itu juga menanggapi isu wacana penambahan kursi menteri menjadi 40 kursi. Dasco menganggap hal tersebut sebagai aspirasi.

“Sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur, (penambahan) kementerian itu belum ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah kabar tersebut karena formasi resmi kabinet akan diungkap setelah pelantikan presiden terpilih.

”(Daftar) Yang beredar pasti hoaks.

Kabinet yang tahu dan memutuskan adalah Pak Prabowo, beliau pula nanti setelah pelantikan yang menyampaikan langsung kepada publik,” kata Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut Dahnil, informasi seputar formasi kabinet yang kerap beredar tak pernah resmi dikeluarkan oleh tim Prabowo-Gibran.

Alasan maraknya peredaran, lanjut Dahnil, kemungkinan karena banyak pihak atau kelompok yang semangat untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran disebut Tambah Gemuk, DPR Ingatkan Sesuai UU Paling Banyak 34 Menteri

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang Tribunnews.com dengan judul Beredar 61 Nama Calon Menteri Prabowo-Gibran, Ada Ignasius Jonan & Terawan, Gerindra Sebut Masukan dan  judul Penambahan Kementerian Disebut Lahirkan Birokrasi Gemuk Berbuntut Kinerja Lambat dan Tidak Efektif.