Komitmen Prabowo untuk Sejahterakan Masyarakat Adat di IKN Nusantara, Janjikan Kompensasi

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan wawancara eksklusif dengan media Al-Jazeera dan diunggah di YouTube Al Jazeera English pada Minggu (12/5/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan untuk memindahkan ibu kota Indonesia pada dasarnya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno.

Baca juga: Disnakertrans Kaltim Bakal Latih 1,5 Ribu Lulusan SMA untuk Jadi Pekerja Terampil di IKN

“Ide untuk memindahkan ibu kota sebenarnya telah ada sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno. Dan selalu ada usulan agar ibu kota sebaiknya berada di posisi yang lebih sentral,” jelasnya.

Ia menambahkan, Jakarta saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah, salah satunya yaitu kota ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung populasi masyarakat yang angkanya mencapai 20 hingga 25 juta orang.

“Kita harus berinvestasi lebih banyak untuk menyelamatkan Jakarta,” imbuh Prabowo.

Dalam wawancara itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan masyarakat adat yang berada di IKN.

“Kepentingan, keamanan dan masa depan seluruh masyarakat adat adalah prioritas utama, menurut saya. Kita harus melindungi mereka, kita harus mengamankan kehidupan mereka dan kita harus melakukan banyak perencanaan serta penelitian agar kita tidak menggusur terlalu banyak orang,” tegasnya.

“Dan jika kita melakukan hal tersebut, kita harus memberikan kompensasi, kita harus menjamin kesejahteraan mereka,” sambungnya.

Lebih lanjut Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan selalu membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami akan membela mereka, dukungan saya yang paling kuat adalah bagi mereka yang lemah,” pungkasnya.

Baca juga: Top 10 Potential Cities yang Diincar Investor, Ada Balikpapan dan IKN di Kaltim Kalah dari Jakarta

Progres Istana Negara dan Kantor Presiden

Senin (6/5/2024) Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden.

Kesiapan Istana Negada dan Kantor Presiden ini bukan hanya untuk Jokowi berkantor di IKN Kaltim tetapi juga untuk Upacara 17 Agustus 2024 seperti yang diinginkan Jokowi.

Menurut Basuki Hadimuljono, prasarana pelaksanaan upacara mencakup Istana Negara, Kantor Presiden, dan Lapangan Upacara tengah dipercepat pembangunannya.

Istana Negara yang merupakan tempat Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu kenegaraan, sudah mencapai progres 67 persen.