Berita Nasional Terkini
Internal Gerindra Beri Bocoran Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Akui Belum Ada Pembahasan
Ribut-ribut soal Kabinet Prabowo-Gibran, ternyata susunan menteri belum juga dibahas di internal kubu pemenang Pilpres 2024
TRIBUNKALTIM.CO - Ribut-ribut soal Kabinet Prabowo-Gibran, ternyata susunan menteri belum juga dibahas di internal kubu pemenang Pilpres 2024.
Alih-alih segera merampungkan susunan kabinet, Prabowo Subianto lebih fokus untuk segera bisa merealisasikan program makan siang gratis.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.
Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.
Baca juga: Demi Proyek Makan Siang Gratis, 10.000 Hektar Lahan Kering di 7 Provinsi Jadi Kawasan Hortikultura
Baca juga: Terjawab Prabowo Subianto Belum Susun Kabinet, Masih Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.
"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.
Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya.
Baca juga: Alasan KPK Bakal Monitor Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.
"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.
Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).
Baca juga: Alasan Ekonom Senior sebut Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari Bangun IKN Nusantara
Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah.
Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.
Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai penambahan jumlah menteri merupakan hal wajar.
Baca juga: Sri Mulyani Dicecar Anggota Komisi XI DPR soal Anggaran Makan Siang Gratis, Jawaban Menkeu
Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar yang butuh pemerintahan besar dan banyak kementerian sehingga bisa menguntungkan warganya.
Program Makan Siang Gratis Dipantau KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memonitor program makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut, upaya monitor itu dilakukan karena beberapa hal, namun tidak terlepas dari besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk menyukseskan janji kampanye tersebut.
Baca juga: Mantan Gubernur BI Sebut Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN Nusantara, Sorotan Rocky Gerung
"Lepas daripada itu, pun dari anggaran yang sedemikian besar juga artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian," kata Nawawi saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Nawawi menuturkan, monitoring dan kajian itu akan dilakukan oleh deputi monitor di lembaga antirasuah tersebut.
Nantinya kata dia, kajian dilakukan komprehensif agar mampu melihat program baru itu telah tepat atau masih memerlukan penyempurnaan.
"Ini barangkali akan menjadi bagian dari teman-teman di deputi monitor di KPK untuk melakukan kajian juga terhadap kebijakan yang nanti akan dijalankan itu," ucapnya.
Baca juga: Terjawab Prabowo Subianto Belum Susun Kabinet, Masih Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
Lebih lanjut ia menjelaskan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPK.
Dengan kata lain, KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Misalnya kajian tentang bansos, sejumlah kebijakan pemerintah itu dilakukan kajian oleh pemerintah, apakah kebijakan itu sudah sesuai atau perlu penyempurnaan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tugas monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara," jelas Nawawi.
Sebelumnya diberitakan, pencermatan ini sempat dibahas oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
Baca juga: Mantan Gubernur BI Sebut Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN Nusantara, Sorotan Rocky Gerung
Pihaknya mengaku akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.
"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran.
Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.
"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis"
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.