Berita Nasional Terkini
Pengamat Sebut Hubungan Jokowi dan PDIP Sudah Game Over, Partai Banteng Sudah Ikhlas
Pengamat sebut hubungan Jokowi dan PDIP sudah game over, partai banteng sudah ikhlas.
TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat sebut hubungan Jokowi dan PDIP sudah game over, partai banteng sudah ikhlas.
Tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP kembali membuktikan hubungan keduanya sudah berantakan.
Jokowi yang punya kartu tanda anggata (KTA) PDIP sepertinya sudah dianggap bukan lagi bagian dari partai banteng.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDIP sudah tak lagi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya.
Baca juga: Jokowi Tidak Diundang di Rakernas V PDIP, Respons Istana dan Alasan Partai Megawati
Hal itu disampaikan Adi saat menanggapi keputusan PDIP yang tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas ke-V pada 24-26 Mei 2024.
“Saya kira PDIP sudah tak anggap Jokowi sebagai kader lagi. Makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (18/5/2024).
Menurut Adi, tak diundangnya Jokowi karena dianggap sibuk berkegiatan, hanya alasan PDIP untuk menutupi maksud sebenarnya.
Adi menduga PDIP justru sengaja tak mengundang Jokowi karena sudah ada lagi kepentingan antara kedua belah pihak untuk menjalin hubungan.

Selain itu, PDIP juga terlihat sudah mengikhlaskan Jokowi untuk hengkang dari partai berlogo banteng tersebut.
“Ini menegaskan hubungan Jokowi dan PDIP game over. Karena alasan sibuk yang disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat itu alasan normatif,” kata Adi.
“Argumen yang sebenarnya untuk menutupi bahwa Jokowi bukan PDIP lagi. Judulnya saja Jokowi tak dipecat. Tapi secara batiniyah PDIP sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang kemanapun,” sambung dia.
Baca juga: Nasib Ahok di Pilkada Jakarta 2024, Pengamat Menilai PDIP Lebih Condong Usung Risma dan Djarot
Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-5 PDIP pada 24-26 Mei 2024.
PDIP beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden.
Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
“Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Djarot tak merinci lebih jauh maksud kata "menyibukkan diri".
Baca juga: PDIP Masih Galau, Belum Tentukan Akan Usung Ahok di Pilgub Jakarta 2024 atau Pilkada Sumatera Utara
Presiden Jokowi sebelumnya juga tak menghadiri perayaan HUT PDIP pada Januari 2024.
HUT PDIP saat itu bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri, sehingga PDIP tak mengirim undangan.
Padahal, sebelum hubungan PDIP dan Jokowi memburuk akibat Pilpres 2024, Jokowi selalu hadir di acara-acara besar partai banteng.
Djarot pun menegaskan bahwa partainya hanya akan mengundang internal dalam Rakernas kali ini.
"Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan, pesertanya internal PDI Perjuangan," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta semua pihak menunggu jalannya Rakernas terkait sikap politik PDIP terhadap pemerintahan yang akan datang.
Baca juga: Rusmadi Wongso Mengaku Kader PDIP Setiap Pilkada, Safaruddin: Jangan Ujug–ujug Klaim Dukungan
Termasuk, soal kejutan-kejutan yang mungkin saja terjadi atau terungkap saat Rakernas.
"Sikap dan PDI Perjuangan tentunya ada dua secara ekternal, satu bagaimana sikap dan posisi terhadap jalannya pemerintahan ke depan dan bagaimana sikap PDI Perjuangan menyikapi berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong bisa terwujudnya perdamaian yang abadi," ucap Djarot.
"Tentang bagaimana ketegasan dari sikap PDI Perjuangan sebaiknya ditunggu saja," tambah dia. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.