PKS Minta Prabowo Tiru Jokowi, Tak Beri Jatah Menteri ke Partai Non-Parlemen, Sindir PSI dan Gelora?

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ikut beri saran terkait penyusunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

PKS menyarankan Prabowo Subianto tak memberi jatah Menteri untuk partai yang tak lolos parlemen.

PKS mengingatkan hal ini juga dilakukan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya.

Diketahui, ada beberapa partai tak lolos parlemen di Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: Abaikan Peringatan Refly Harun, Anies Beri Sinyal Kuat Maju Pilkada Jakarta Usai Dapat Energi Baru

Diantaranya PSI dan Partai Gelora.

Menurut PKS, partai non-parlemen cukup diberi jatah wakil menteri atau jabatan lainnya.

Sehingga Prabowo tak perlu mengotak-atik undang-undang untuk menambah jumlah kementerian.

PKS pun menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tegas dalam penunjukan menteri.

Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Prabowo tidak perlu mengakomodir semua partai pendukungnya pada Pilpres 2024 untuk mendapat kursi kabinet.

Hal ini disampaikan Iqbal terkait wacana penambahan jabatan menteri dari 34 menjadi 40.

"Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).

Sementara itu, untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden," ujar Iqbal.

Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, itu akan menjadi beban Prabowo.

Baca juga: 3 Sosok yang Menolak Tawaran jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Lebih Pilih Ikut Pilkada Jatim

"Di situlah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi."