PKS Minta Prabowo Tiru Jokowi, Tak Beri Jatah Menteri ke Partai Non-Parlemen, Sindir PSI dan Gelora?

"Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya," ungkapnya.

Analisis Pengamat

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut penambahan kementerian tidak memiliki urgensi.

Menurutnya, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada.

"Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara.

Justru menurut Feri yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.

Pasalnya, saat ini sendiri banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan.

"Yang paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan," kata dia.

Baca juga: Jatah Rp 16 Triliun/ Tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo: Negara Masih Bisa Menanggungnya

Dirinya lantas menyinggung, selama adanya nomenklatur yang berlaku saat ini, tidak pernah ada istilahnya Indonesia kekurangan kementerian.

Kata dia, dengan adanya wacana penambahan tersebut, diduga yang ingin dipenuhi adalah kepentingan pembagian kekuasaan.

"Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-membagi kekuasaan" ucap dia.

PKS Sindir Partai Gelora?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons atas penolakan Partai Gelora, terkait wacana bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai Gelora terang-terangan menolak PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.