Ibu Kota Negara

Jatah Rp 16 Triliun/ Tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo: Negara Masih Bisa Menanggungnya

Tayang: Senin, 20 Mei 2024 10:18 WITA

Editor: Rita Noor Shobah

Jatah Rp 16 Triliun/ Tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo: Negara Masih Bisa Menanggungnya

Kementerian PUPR

Desain maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jatah Rp 16 triliun per tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo Subianto: Keuangan negara masih bisa menanggungnya.

TRIBUNKALTIM.CO - Jatah Rp 16 triliun per tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo Subianto: Keuangan negara masih bisa menanggungnya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dikebut.

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024).

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup.

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN.

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel.

Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian.

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN.