2 Menteri Komitmen Lahan Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim akan Diganti Untung

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah klaim berkomitmen memberikan ganti untung dalam pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Selama ini, warga kerap mengeluhkan ganti rugi lahan terdampak IKN yang dinilai jauh dari kata ideal.

Komitmen memberi ganti untung ini disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, saat ini Pemerintah tengah mengebut pembangunan berbagai infrastruktur di IKN Nusantara.

Saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024), AHY menegaskan soal ganti untung tersebut.

Baca juga: Beredar di Medsos, Kabar Prabowo Tolak Proyek IKN Kaltim demi Makan Siang Gratis, Fakta Sebenarnya

"Otorita IKN juga tengah bekerja dengan tim terpadu yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Termasuk di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pembangunanan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung," kata AHY.

Namun demikian, pembebasan lahan seluas 2.086 hektar tersebut sejatinya sudah berada di luar ranah Kementerian ATR/BPN.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berperan menerbitkan sertifikat tanah apabila lahan tersebut sudah dinyatakan clean and clear.

"Pada saatnya ketika sudah clean and clear maka Kementerian ATR/BPN akan sangat siap untuk mempercepat pemberian sertifikat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapapun termasuk nanti investor yang akan masuk," lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, AHY mengatakan lahan tersebut akan digunakan salah satunya untuk proyek jalan tol.

"Jadi ada beberapa lahan, misalnya yang menjadi prioritas itu adalah di ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Ruas 6A dan 6B itu belum clean belum clear," ucap AHY saat ditemui usai olahraga pagi bersama pegawai Kementerian ATR/BPN di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Selain untuk jalan tol, lahan tersebut juga berada di lokasi proyek pengendali banjir Sepaku.

Baca juga: Jumlah Penumpang Speedboat di Pelabuhan Penajam PPU Tidak Terpengaruh Pemindahan IKN

Arahan Luhut Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui masih ada masalah pembebasan lahan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang ada beberapa “pending issue” terkait lahan yang saya bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Termasuk di dalamnya mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN," kata Luhut dalm keterangan di instagram resminya, Rabu (8/5).

Luhut bilang, dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan dengan masyarakat memang hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, perlu koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah krusial ini.

Luhut pun meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ribuan hektar lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat yang merasa dirugikan.

Bahkan, Luhut juga meminta agar masalah pembebasan lahan ini diselesaikan secara kasus per kasus.

Sebab, setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda untuk dihargai.

Bila memang harus dilakukan relokasi, pihaknya menjanjikan pembangunan hunian yang layak agar seimbang dengan hasil pembangunan proyek agung itu sendiri.

"Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," kata Luhut.

"Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN.

Bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," lanjutnya.

Baca juga: Progres Hotel Nusantara IKN Capai 88 Persen, Target Rampung Sebelum HUT ke-79 Kemerdekaan RI

2.086 hektar Lahan Bermasalah

Pembangunan proyek Ibu Kota Negara yang baru yakni IKN Nusantara di Kaltim nyatanya masih menyisakan sejumlah persoalan lahan.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengungkap masih ada 2.086 hektar lahan di IKN Nusantara, Kaltim.

Terkait dengan persoalan 2.086 hektar lahan di IKN Nusantara Kaltim yang masih bermasalah ini, Kementerian PUPR mengakui memang menjadi kendala tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut persoalan lahan menjadi salah satu yang menghambat proses konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, ada lebih dari 2.000 hektare lahan IKN yang masih bermasalah.

"Yang 2.000 (hektare bermasalah) itu ya memang kalau dalam pembangunan infrastruktur, kalau memang tanahnya belum tersedia ya pasti mengurangi kecepatan penyelesaian, itu pasti," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, Jumat (28/4/2024.

Danis merinci, 2.086 hektare tanah yang masih bermasalah itu mencakup lahan sejumlah proyek, salah satu yang utama yakni Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B.

Di samping itu, 2.086 hektare lahan bermasalah itu juga menghambat pembangunan proyek pengendalian banjir di area Sepaku hingga akses jalan menuju Masjid Agung IKN.

Baca juga: Jumlah dan Skenario Pemindahan ASN Berubah Lagi, Ada Solusi Buat yang Ogah Pindah ke IKN di Kaltim?

"Banyak lah permasalahannya. Tapi kan kita kalau misalnya ganti rugi masih mengikuti peraturan presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kan pak AHY dapat tugas untuk tangani itu," katanya. 

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, (24/4) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam keterangannya, 2.086 lahan bermasalah itu disebabkan karena terdapat sebagian wilayah yang masih didiami masyarakat, sehingga belum dapat digunakan untuk pembangunan.

Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan perlu membentuk skema penyelesaian masalah yang memperhatikan dampak sosial kemasyarakatan. 

“Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden tentunya dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, pendekatannya harus baik, tidak boleh ada yang menjadi korban.

Masyarakat yang harusnya kita lindungi tidak boleh merugi apalagi menjadi korban,” tegas AHY.

Sejalan dengan hal itu, AHY memastikan dirinya bersama dengan Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan secara penuh kepada Otorita IKN baik dari bidang tanah ataupun penyiapan tata ruangnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembebasan Lahan untuk Proyek IKN Masuk Tahapan Ganti Untung"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.