Yusril Ihza Mahendra Calon Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, Respons Demokrat dan PSI

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," kata dia.

Baca juga: Siapa Fahri Bachmid? Advokat Asal Maluku Pengganti Yusril Ihza Mahendra Sebagai Ketua Umum PBB

Demokrat Tak Masalah

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai wajar Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan mantan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syahrial, setiap partai politik pendukung Prabowo-Gibran memang harus berharap mendapatkan kursi di pemerintahan mendatang.

"Itu urusan internalnya PBB. Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, boleh-boleh saja Pj Ketum PBB bicara seperti itu. Memang harus ada harapan, pandangan dan optimisme," ujar Syahrial kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra yang Menguat Jadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo-Gibran

Syahrial menjelaskan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu menyampaikan kepada kadernya, bahwa urusan kabinet diserahkan sepenuhnya ke Prabowo. Sebab, kata dia, penyusunan dan penempatan orang yang akan duduk dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Demokrat standing-nya di situ. Jadi tidak dalam posisi memaksakan kehendak, apalagi mendikte. Karena Demokrat meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki independensi dan tolok ukur yang pas dalam mengatur formasi kabinet dan pemerintahan," kata Syahrial. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com