Ibu Kota Negara
Puan Sentil Pemerintah soal Proyek IKN di Kaltim, dari Anggaran hingga Sengketa Tanah Adat
Pidato di penutupan Rakernas PDIP, Puan Maharani menyentil Pemerintah soal proyek IKN di Kaltim dari anggaran hingga sengketa tanah adat
TRIBUNKALTIM.CO - Di penutupan Rakernas PDIP, Puan Maharani menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek IKN di Kaltim.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyinggung dua hal terkait dengan proyek IKN di Kaltim saat saat membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/4/2024).
Proyek IKN di Kaltim adalah megaproyek Jokowi yang memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Simak selengkapnya update terkait pernyataan Puan Maharani dan proyek pembangunan IKN di Kaltim.
Baca juga: Proyek Tol IKN Timbulkan Debu dan Jalan Rusak, Warga Balikpapan Tuntut Pembersihan dan Pengecoran
Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir
Baca juga: Cerita Warga di IKN Nusantara, Khawatir Tersingkir setelah Tetangga Terpaksa Tinggalkan Kampung
Dalam pidatonya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan kemampuan uang negara dalam menyelesaikan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Selain itu, kata dia, persoalan sengketa tanah juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan," kata Puan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan pagu sebesar Rp34,45 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar di IKN, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2024.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal ini saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI pada Senin, 1 April 2024.
"Pada tahun 2024, tahun ini, dukungan infrastruktur dasar IKN sama halnya tahun 2023 dialokasikan Rp34,45 triliun," ucap Basuki.
Baca juga: Jadi Penyangga IKN, Transportasi di Balikpapan, Tenggarong, dan Samboja Diwacanakan Tiru Jadebotabek
Pada bidang sumber daya air (SDA), terdapat pekerjaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Lanjutan (KIPP) Penanganan Banjir di Kecamatan Sepaku dan Penyempurnaan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pemaluan.
Kemudian untuk bidang bina marga, ada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C-1, dan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara).
Selanjutnya pada bidang cipta karya, pekerjaan yang dilaksanakan berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya.
Lalu, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Tahap I.
Ada juga Bangunan Gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan kementerian lain serta Kantor Otorita IKN (OIKN), Sarana dan Prasarana Pemerintahan II, dan Kawasan Beranda Nusantara.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.