Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Tangani Makan Bergizi Gratis, Perlukah?

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Program makan bergizi gratis adalah salah satu agenda prioritas yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Menjadi prioritas, program makan bergizi gratis diharapkan langsung bisa diwujudkan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran efektif berjalan.

Tetapi, dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 450 triliun.

Kemudian, berdasarkan hitung-hitungan TKN Prabowo-Gibran, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan bergizi gratis berada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun.

Namun, tak hanya persoalan anggaran, program makan gratis ini bakal menghadapi tantangan mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasannya di lapangan.

Ditambah lagi, program ini pasti akan menjadi perhatian banyak pihak.

Mengingat, disebut harus juga menguntungkan peternak hingga petani di negeri sendiri.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memonitor program makan bergizi gratis tersebut.

Pasalnya, bakal menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Pada awal tahun ini, Prabowo pernah menyebut, setidaknya dibutuhkan impor 2,5 juta sapi untuk memuluskan program yang awalnya bernama makan siang dan susu gratis tersebut.

"Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," ujar Prabowo, dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta Pusat pada 4 Januari 2024.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Mei 2024, mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus memenuhi kebutuhan pasokan dari produsen dalam negeri terkait kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis tersebut.