Realisasi Anggaran Pembangunan IKN di Kaltim April 2024 Capai Rp 4,8 Triliun, Ini Rincian Alokasinya

TRIBUNKALTIM.CO - Jumlah realisasi anggaran pembangunan IKN di Kaltim per April 2024 telah mencapai Rp 4,8 triliun.

Dilaporkan Kementerian Keuangan, realisasi angaran pembangunan IKN di Kaltim tersebut sudah mencapai 12,1 persen dari pagu yang sebesar Rp 39,8 triliun.

“Untuk anggaran IKN di Kaltim, anggarannya Rp 39,8 triliun tapi realisasi Rp 4,8 triliun.

Jadi baru 12,1 persen,” tutur Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (27/5).

Baca juga: Pemilik Burj Khalifa Dubai ke IKN di Kaltim Ditemani Erick Thohir, Tapi Belum Ada Komitmen Investasi

Bagaimana rincian alokasinya?

lihat foto

Adapun realisasi tersebut disalurkan kepada beberapa klaster, diantaranya untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan di pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kemenko dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Lalu, pembangunan tower rusun ASN dan hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, seta penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Kemudian, digunakan untuk klister non infrastruktur sebesar Rp 2 triliun, diantaranya digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, promosi/publikasi /sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, dan operasional.

Untuk diketahui, total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,3 triliun.

Realisasi anggaran IKN ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Diantaranya, realisasi tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan 2024 anggarannya sebesar Rp 39,8 triliun.

Wanti-wanti Puan Maharani Soal IKN di Kaltim, Minta Penyelesaiannya Lihat Kemampuan Keuangan Negara

 Puan Maharani meminta agar penyelesaian IKN di Kaltim memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Selain itu, kata Puan Maharani, persoalan sengketa tanah juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/4/2024).

Sebagaimana diketahui, proyek IKN di Kaltim adalah megaproyek Jokowi yang memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Baca juga: Proyek Tol IKN Timbulkan Debu dan Jalan Rusak, Warga Balikpapan Tuntut Pembersihan dan Pengecoran

 "Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan," kata Puan. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan pagu sebesar Rp34,45 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar di IKN,  Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal ini saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI pada Senin, 1 April 2024.

"Pada tahun 2024, tahun ini, dukungan infrastruktur dasar IKN sama halnya tahun 2023 dialokasikan Rp34,45 triliun," ucap Basuki.

Baca juga: Dampak IKN di Kaltim: Industri Penerbangan Laris Manis, Tiket Pesawat ke Balikpapan Sulit Didapat

Pada bidang sumber daya air (SDA), terdapat pekerjaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Lanjutan (KIPP) Penanganan Banjir di Kecamatan Sepaku dan Penyempurnaan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pemaluan.

Kemudian untuk bidang bina marga, ada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C-1, dan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara).

Selanjutnya pada bidang cipta karya, pekerjaan yang dilaksanakan berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya.

Lalu, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Tahap I.

Ada juga Bangunan Gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan kementerian lain serta Kantor Otorita IKN (OIKN), Sarana dan Prasarana Pemerintahan II, dan Kawasan Beranda Nusantara.

Sementara di bidang perumahan, akan dibangun Lanjutan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) serta Lanjutan Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam.

 Program Makan Siang Gratis lebih penting dari IKN, keluarga Prabowo: kalau belum mampu, jangan dulu.

Ekonom Senior Prof. Soedrajad Djiwandono blak-blakan menyebut program Makan Siang Gratis lebih penting dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Prof Soedrajad Djiwandono merupakan keluarga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Soedjrajad adalah suami dari Bianti Miderawati Djojohadikusumo, anak Soemitro Djojohadikusumo.

Bianti Miderawati Djojohadikusumo adalah kakak perempuan Prabowo Subianto. 

Baca juga: Smart City IKN di Kaltim, Gunakan Early Warning System untuk Mitigasi Bencana Banjir

Soedrajad adalah mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, Prof. Soedrajad Djiwandono.

Bukan tanpa alasan, ia menyatakan bahwa IKN Nusantara tak lebih penting dari program Makan Siang Gratis.

lihat foto

Ya, pembangunan IKN Nusantara terus menjadi sorotan jelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

Kini, pernyataan ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, Prof. Soedrajad Djiwandono menyebut program andalan Prabowo-Gibran, makan siang gratis lebih penting dari IKN Nusantara.

Soedrajad Djiwandono, petinggi Gerindra dan kakak ipar Prabowo Subianto ini juga menyoroti urgensi pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Apakah makan siang gratis dan IKN Nusantara ini bakal menjadi konflik antara Prabowo Subianto dan Jokowi?

Di Pemilu 2024, Prabowo tak segan-segan mengakui akan melanjutkan program Jokowi.

Pernyataan Mantan Gubernur BI, Soedrajad Djiwandono yang menyinggung soal makan siang gratis dan IKN Nusantara ini disampaikan di acara ROSI, Kompas TV, Kamis (28/3/2024) pun jadi sorotan.

Di acara ROSI Kompas TV, Soedrajad Djiwandono mengatakan pandangannya terkait sejumlah program yang akan dikerjakan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Soedrajad, program makan siang gratis adalah program yang penting untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia seperti stunting.

Baca juga: 2 Menteri Komitmen Lahan Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim akan Diganti Untung

"Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat," kata Soedrajad dalan program ROSI Kompas TV, Kamis (28/3/2024).

Seperti yang diketahui, makan siang gratis merupakan program unggulan dari Prabowo-Gibran.

Nantinya, program ini akan memberikan makan gratis bagi lebih 80 juta masyarakat Indonesia.

Dan setiap tahunnya akan memakan dana sebesar Rp450 triliun.

Dengan dana yang cukup besar dan ada program lain yang dikerjakan seperti IKN Nusantara, tentu akan membebani keuangan negara.

Saat ditanya tentang program IKN ini, Soedrajad menjawab, "Ya kalau belum mampu, jangan dulu."

Menurutnya, Indonesia belum mampu untuk membangun IKN karena banyak yang harus dibangun.

"Ya kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya, mulai dari nol, kok," lanjutnya.

"Memang kondisi Jakarta makin enggak enak dan seterusnya, cuman kita harus mampu hidup di sana sebelum betul-betul punya kemampuan membangun IKN sampai selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Soedrajad mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke IKN merupakan proyek yang tidak ada urgensinya untuk saat ini.

Selain itu, Indonesia juga sebenarnya dalam kondisi belum mampu untuk membangun IKN karena dibangun dari nol.

Meskipun kondisi Jakarta yang memprihatinkan, tetapi target IKN yang diselesaikan dalam waktu dua tahun dinilai kurang realistis.

“Kalau saya enggak mau punya target untuk membangun IKN seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Soedrajad, program makan siang gratis lebih penting untuk dikerjakan demi membangun generasi Indonesia yang akan datang.

Baca juga: Beredar Kabar IKN Nusantara di Kaltim Batal Jadi Ibu Kota Negara, Kominfo Pastikan Hoax

"Kalau diberi pilihan, saya nggak ragu untuk memilih makan siang gratis,” kata Soedrajad.

"Makan siang gratis lebih penting untuk saya, karena ini (untuk) generasi yang akan datang membangun Indonesia, kok.

Kalau punya penduduk banyak tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah," jawabnya.

"Saya sangat yakin soal itu," tegas Soedrajad.

Prabowo Siapkan RP 16 T Per Tahun untuk IKN

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024).

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup.

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN.

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel.

Baca juga: Catat 5 Kendaraan yang Bebas Pajak di IKN Nusantara Kaltim, Cek 10 Teknologi Canggih Istana Presiden

Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian.

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN.

Sorotan JK

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyinggung sejumlah 'proyek tiba-tiba' yang muncul di masa pemerintah Presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan JK usai menemui pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Proyek yang tiba-tiba muncul tersebut salah satunya adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN di Kaltim.

Menurut JK, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba, katakanlah IKN," kata JK , seperti dilansir Kompas.com.

"Itu tidak ada di janji kampanye tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba," katanya.

JK mengatakan, proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas.

Sebab itu dia berharap kedepan pemerintah Indonesia harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya," katanya.

JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara.

"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tahun Ini, Pembangunan IKN Hingga April 2024 Sudah Telan Dana Rp 4,8 Triliun

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Puan Ingatkan Pemerintah soal Penyelesaian IKN: Harus Perhatikan Kemampuan Uang Negara

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.