Terjawab Sudah PDIP Bakal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran atau Tidak? Ini Prediksi Petinggi Gerindra

Meski secara hitung-hitungan politik di parlemen, PDIP kalah jumlah, Ujang menyebut partai berlogo banteng tersebut akan mendapat 'bekingan' dari pihak luar.

Yakni kelompok masyarakat hingga akademisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nanti kalau PDIP tidak didukung oleh partner-partner lain, kelihatannya nanti akan bersama-sama dengan civil society, dengan kekuatan kaum intelektual, cendekiawan, kalangan kampus, aktivis, pasti akan ke sana berkolaborasinya untuk bisa mengkritisi jalannya pemerintahan," ujar Ujang.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi oposisi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, dinilai masih 50:50 untuk merapat ke Prabowo-Gibran.

Jadi, partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini dinilai masih ada kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran atau bertahan menjadi pihak oposisi seperti sekarang.

"Sedangkan untuk PKS ini masih 50:50, ada kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, ada juga menjadi oposisi," kata Ujang.

Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem disebut Ujang, berpotensi gabung ke barisan Prabowo-Gibran.

Baca juga: 10 Fakta Menarik Listyo Sigit, Isu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sosok Istri, Pecahkan Rekor Tito

Terlebih, PKB dan NasDem juga sudah menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran sendiri mendapatkan banyak dukungan dari parpol di Pilpres 2024.

Mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI.

Lalu, bagaimanakah peta politik Prabowo-Gibran ke depannya, apabila mayoritas parpol di parlemen ikut merapat?

Menurut Ujang, secara politik, tentunya akan semakin gemuk koalisi di parlemen nanti.

Sehingga, dapat memudahkan Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi janji politik mereka.

Meski nantinya Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak pro rakyat pun, hal tersebut dinilai tidak akan bisa digagalkan.

Sebab, jumlah kursi pihak oposisi, dalam hal ini adalah PDIP, akan kalah dengan gabungan parpol pendukung pemerintah.