Petahana Kembali Maju Dalam Pencalonan Pilkada Bulungan, Bawaslu Soroti Netralitas ASN

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulungan telah memetakan beberapa potensi pelanggaran pada Pilkada 2024 nanti.

Salah satu potensi pelanggaran yang menjadi atensi Bawaslu adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprapto mengungkapkan, meskipun pada pelaksanaan Pemilu 2024 tidak adanya laporan indikasi pelanggaran oleh ASN, potensi besar dimungkinkan terjadi pada Pilkada kali ini.
Hal itu dilihat, daripada dinamika perpolitikan yang terjadi.

Yang mana, incumbent kepala daerah yang tengah menjabat saat ini akan kembali maju dalam bursa pencalonan kepala daerah pada Pilkada November akan datang.

Baca juga: Pendaftaran Calon Perseorangan Pilkada Bulungan hingga 12 Mei 2024, Dukungan Minimal 50 Persen 

“Kemungkinan ada potensi pelanggaran yang terjadi. Mengingat incumbent mencalonkan kembali. Ada hal-hal yang mengarah ke situ. Kami sudah melakukan antisipasi sejak awal.

Di antaranya kami telah menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk intens mengkampanyekan netralitas ASN di lingkup pemerintah daerah” kata Dwi Suprapto.

Mengenai sanksi bagi ASN yang melanggar, kata Dwi, ditinjau dari tingkat pelanggarannya, mulai sanksi administratif hingga sanksi pidana.

“Sanksi terhadap ASN itu ada sanksi pidana, administrasi yang akan direkomendasikan ke KASN, sanksi terberatnya yakni pemberhentian,” tukasnya.

Nantinya, jika ditemukan adanya terbukti pelanggaran dilakukan oleh ASN, Bawaslu Bulungan akan merekomendasi itu kepada KASN.

Selain netralitas ASN, potensi pelanggaran yang menjadi atensi Bawaslu Bulungan pada Pilkada 2024 adalah, politik uang hingga isu SARA (suku agama dan ras).

"Karena ini, berkaitan langsung dengan daerah.

Suhu politik Pilkada lebih panas dibandingkan dengan Pemilu kemarin. Berbagai potensi pelanggaran ada, dan itu menjadi perhatian serius kita dalam melakukan pengawasan," imbuhnya.