Tantangan Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Gambaran APBN Pertama: Beban Utang hingga Defisit Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Sosok Menteri Keuangan atau Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran masih belum terungkap.

Namun Menkeu kabinet Prabowo-Gibran akan menghadapi sejumlah tantangan dengan gambaran APBN pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan berhadapan dengan beban utang dan defisit anggaran.

Gambaran APBN pertama yang akan menjadi tantangan bagi Menkeu kabinet Prabowo-Gibran ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam KEM-PPKF, APBN 2025 disiapkan dengan defisit mencapai kisaran 2,45 hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Kabar Thomas Djiwandono Gantikan Sri Mulyani, Sosok Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran yang Diharapkan

Baca juga: Dikenalkan Sri Mulyani, Kans Thomas Djiwandono Jadi Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Calon Lainnya

Baca juga: Kata Thomas Djiwandono soal Peluang Jadi Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran Usai Dikenalkan Sri Mulyani

Angka ini lebih besar dari defisit anggaran tahun ini yang dipatok di level 2,29 persen terhadap PDB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pelebaran defisit itu salah satunya disebabkan oleh beban utang pemerintah yang kian meningkat.

Berdasarkan data dokumen KEM-PPKF 2025, pembayaran beban utang pemerintah tercatat kian meningkat. 

Pada 2024, pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun atau setara 2,18 persen terhadap PDB.

Nilai itu meningkat sekitar 13,06 persen dari tahun 2023, yang realisasinya mencapai Rp 439,9 triliun atau setara 2,11 persen terhadap PDB.

"Defisitnya ini kenapa 2,5-2,8 karena ada pembayaran bunga yang meningkat," kata Suharso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Oleh karenanya, Suharso menilai, pemerintah perlu menerapkan strategi baru dalam melakukan pembiayaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembiayaan terhadap suatu proyek yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya bisa membayar sumber utang.

"Artinya, dia bisa secara self finance bisa membayar kembali utang-utang itu," ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Selain beban utang yang meningkat, Suharso bilang, pelebaran defisit disebabkan oleh arah kebijakan Prabowo yang akan melanjutkan proyek-proyek era Jokowi.

Baca juga: Prediksi Calon Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Bukan Sri Mulyani, Ada Menteri Megawati dan Jokowi

Dengan demikian, meski belum terdapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) era Prabowo, pemerintah saat ini sudah menyiapkan defisit anggaran yang lebih besar.

"Presiden terpilih (Prabowo) mengusung tema keberlanjutan," kata Suharso.

Meskipun demikian, nantinya Prabowo masih dapat melakukan perubahan terhadap APBN yang disiapkan oleh pemerintah saat ini.

APBN bisa diubah oleh Prabowo jika memang terdapat penyesuaian program atau anggaran yang bakal dilakukan nantinya.

"Itu hak dari presiden yang akan datang.

Kalau memang dirasa APBN-nya enggak cocok untuk pembangunan, silakan dilakukan APBN perubahan, enggak masalah," ucap Suharso.

Diprediksi Kesulitan Cari Menkeu

Jauh sebelum Prabowo Subianto ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, ia disebut bakal kesulitan mencari Menkeu sekaliber Sri Mulyani. 

Baca juga: Tak Ada Sri Mulyani, Daftar Nama yang Diprediksi Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Ada Menteri Jokowi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi mencari sosok pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah pekerjaan terberat Prabowo-Gibran ke depannya.

 Menurutnya, hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Prabowo yang sebelumnya tidak terlalu bagus.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, kondisi tersebut akan menyebabkan Sri Mulyani sulit untuk bersedia bergabung di Kabinet Prabowo yang baru.

"Nah hubungan Sri Mulyani dengan prabowo juga kurang bagus ya sehingga sepertinya akan sulit bagi srimul untuk mau bergabung dengan kabinet prabowo yang baru," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (18/2/2024 lalu).

Adapun beberapa rekam jejak yang menunjukkan hubungan keduanya kurang harmonis yakni kontras antara Sri Mulyani dan Prabowo mengenai Anggaran Kementerian Pertahanan soal belanja utama sistem pertahanan (alutsista).

Sri Mulyani membeberkan bahwa pengadaan alutsista telah menyebabkan melonjakan utang luar negeri pemerintah.

Diketahui, Pada tahun anggaran 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6 persen, yaitu dari Rp106,83 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp125,79 triliun pada tahun anggaran 2021.

Anggaran fungsi pertahanan terus dikerek pada 2022 menjadi Rp133,3 triliun, dan lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023.

Baca juga: Sri Mulyani Ramal Kondisi Perekonomian Indonesia 2024, Menkeu: Waspada Terhadap Turbulensi

"Jadi kemungkinan besar srimul tidak melanjutkan di posisi Menkeu gitu ya apalagi kan jika dilihat beberapa hal yang menjadi kontra Srimul dengan prabowo terkait dengan kemhan dan kewaspadaan bengkaknya hutang luar negeri untuk belanja alutsista," ungkapnya.

Untuk itu, mencari sosok sekaliber Sri Mulyani yang layak menjadi Menteri Keuangan merupakan pekerjaan rumah terberat bagi Prabowo.

Sri Mulyani sudah dinilai sebagai figur yang mampu memimpin Kementerian Keuangan dengan baik.

"Ini menjadi pekerjaan rumah berat bagi Prabowo untuk mencari pengganti sekaliber Srimul terutama untuk pos profesional di kemenkeu," sambungnya.

Pasalnya, Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang paling vital dan penting terutama soal desain anggaran dan soal meyakinkan kepada investor agar terus membeli surat utang dari pemerintah Indonesia.

"Kemudian terutama Kemenkeu yang paling vital paling penting soal desaign anggaran soal meyakinkan kepada investor soal membeli surat utang dari pemerintah indonesia.

Kalau nantinya pengganti Srimul bukan sosok yang kredibel record international tidak memiliki banyak jaringan dengan lembaga keungan international ini akan merepotkan prabowo kedepannya," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Dicecar Anggota Komisi XI DPR soal Anggaran Makan Siang Gratis, Jawaban Menkeu

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim