Alasan PKS - PDIP Kompak Serang Jokowi Soal Upacara 17 Agustus di IKN di Kaltim: Terlalu Dipaksakan

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut terlalu dipaksakan, PKS dan PDIP kompak serang Jokowi soal Upacara 17 Agustus di IKN di Kaltim, Agustus mendatang.

PKS dan PDIP kompak soroti rencana Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak.

Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

Baca juga: 6 Fakta Mundurnya Kepala Otorita IKN, Ada Kekesalan Luhut Hingga Persoalan Pribadi

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul PKS dan PDIP Kompak Serang Jokowi Soal Upacara 17 Agustus di IKN, Golkar Pasang Badan Bela Presiden.

Seperti diketahui, Jokowi terus menggenjot proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya agar pada 17 Agustus 2024, pemerintah bisa menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN.

Terkait rencana upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Sri Rahayu, melontarkan nada pesimis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, Sri Rahayu menyebut Komisi V DPR RI belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN.

Sebab, selama ini, Otorita IKN bukan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan.

"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," imbuhnya.

Sri Rahayu lantas merasa pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang.

Adapun, untuk diketahui pemerintah menargetkan beberapa fasilitas di IKN sudah bisa dipakai lantaran upacara 17 Agustus direncanakan akan digelar di IKN.

"Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin," ucapnya.

"Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal Undang-Undangnya sudah harus pindah ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar memberi penjelasan detail mengenai perkembangan pembangunan IKN.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada perubahan terkait rencana peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN.

Baca juga: Dampak Mundurnya Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, PDIP dan PKB Bongkar Motif, DPR Turun Gunung

Basuki menyebutkan pemerintah akan menggelar simulasi peringatan kemerdekaan di IKN dalam waktu dekat.

"Kalau untuk upacara saya kira Pak Mensesneg punya skenario, simulasinya besok akan kita lakukan," ujar Basuki.

Golkar pasang badan

Sementara itu, politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pembangunan proyek IKN sejauh ini masih sesuai target.

Mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN diyakini tidak akan berpengaruh pada penyelesaian IKN.

"Selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Ahmad Doli menyebut tim Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia mengaku akan terus memantau proyek IKN.

Apalagi pemerintah berencana melaksanakan upacara HUT RI pada 17 Agustus tahun ini.

Ahmad Doli menegaskan bahwa agenda tersebut akan menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan Ibu Kota Negara dan keberlanjutan proyek IKN.

"Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan Ibu Kota Negara," katanya.

"Ini adalah langkah penting untuk masa depan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia," tandasnya.

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali ke IKN untuk peletakan batu pertama pembangunan IKN tahap VI yang dihadiri para investor dari berbagai sektor.

Jokowi mengungkapkan bahwa investasi di IKN merupakan langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia ke depan.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa Nusantara ini adalah masa depan Indonesia dan investasi di IKN adalah membeli masa depan,” kata Presiden.

Otorita IKN mencatat total investasi di IKN sudah mencapai Rp51,35 triliun.

Pada peletakan batu pertama tahap VI, lima badan usaha sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha sektor pendukung turut berpartisipasi, dengan total investasi terealisasi Rp1,75 Triliun.

Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Percepatan proses pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal itu adalah peninggalannya.

Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama," kata Wijayanto dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Jika proyek IKN dikebut oleh Jokowi justru bisa memicu persoalan.

Sebab menurut Wijayanto, pemerintahan mendatang bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat bahkan terhenti.

Baca juga: Warga Terdampak IKN Diintimidasi, Jatam: Tanah Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

Akan tetapi, pemerintah nampak mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing," ujar Wijayanto.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024) kemarin.

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno, seperti dilansir Kompas.com.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno.

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim