Terjawab Alasan Gus Yahya Percaya Diri Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Didominasi Kader Nahdlatul Ulama

TRIBUNKALTIM.CO - Kader-kader Nahdlatul Ulama diyakini akan mendominasi isi kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Keyakinan ini diungkapkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya bahkan menyebut, minimal separuh dari isi kabinet Prabowo-Gibran merupakan kader NU.

Menurutnya, kader NU sudah siap untuk mengisi jabatan pada kabinet mendatang Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, menurut Gus Yahya, para kader NU tidak harus disiapkan untuk mengisi jabatan.

Baca juga: Pengamat Cium Sinyal Jokowi Ragukan Prabowo Soal Kecepatan Bangun IKN Nusantara, Dikebut Sekarang

"Nggak usah disiapkan, sudah siap sendiri banyak itu, banyak yang sudah siap dengan sendirinya, ndak usah disiapkan," ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/6/2024).

Dirinya menyebut bahwa NU adalah fakta demografis di Indonesia.

Menurut Gus Yahya, selama ini NU bukan salah satu faksi politik di Indonesia.

"Kalau saya bilang NU ini fakta demografis, realitas demografis, bukan faksi politik, itu aja," kata Gus Yahya.

Sehingga, Gus Yahya mengatakan saat kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk bakal banyak warga NU.

Bahkan dirinya mengatakan bisa-bisa seluruh menteri pada Kabinet Prabowo-Gibran akan diisi seluruhnya oleh warga NU.

"Nanti kalau sudah jadi kabinet, sampean tanyain satu-satu, Insya Allah ada.

Nah paling dak separuh NU, kalau dak malah NU semua," pungkas Gus Yahya.

Baca juga: Tak Ada Cagub yang Dominan, Hasil Survei Terbaru Pilkada Kaltim 2024, Persaingan Dipastikan Ketat

Hasil Survei Litbang Kompas

Publik menilai jumlah menteri di era Jokowi sudah ideal, tak perlu ada penambahan lagi di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas soal isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Adapun survei Litbang Kompas tersebut dilakukan pada periode 20-22 Mei 2024.

Hasilnya, sebanyak 71,5 persen warga yang menjadi responden berpendapat jumlah kementerian era Jokowi sudah ideal.

Adapun kementerian pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah 34.

Jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. 

Hasil lainnya menunjukkan 42,3 persen responden menyatakan ingin kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tetap berjumlah 34.

Bahkan,ada 20,4 persen respon bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Namun, sebanyak 34 persen warga yang menjadi responden setuju kementerian untuk kabinet Prabowo-Gibran ditambah.

Sedangkan, 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Jajak pendapat melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Baca juga: Daftar Menteri Kesayangan Jokowi yang Diprediksi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Menurut dia, butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar.

Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambung dia.

Baca juga: Dulu Tolak Orang Toxic, Kini Luhut Sarankan Prabowo Bawa Anak Muda ke Kabinet, Turunkan Ego Partai

Bagi-Bagi Kekuasaan

Mayoritas pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tak sepakat jika isu penambahan jumlah kementerian dikaitkan dengan pembagian kursi kekuasaan.

Namun, sebagian di antaranya justru mengamini anggapan tersebut. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Mei 2024.

Sebanyak 52 persen warga dari kalangan pendukung yang menjadi responden, tak setuju penambahan jumlah kementerian dikait-kaitkan dengan bagi-bagi kursi.

“Sebanyak 52 persen responden tidak sependapat dengan pandangan bahwa penambahan jumlah kementerian untuk bagi-bagi kekuasaan dan mengakomodasi partai pendukung,” seperti dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (3/6/2024).

 Rinciannya, sebanyak 45,7 persen responden menyatakan tak setuju, dan 6,3 persen lainnya sangat tidak setuju.

Jumlah ini hanya sedikit lebih tinggi, dari pendapat pendukung Prabowo-Gibran yang mengamini anggapan penambahan kementerian untuk mengakomodir partai politik pengusung.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, tercatat 47,7 persen pendukung Prabowo-Gibran sepakat dengan anggapan itu.

Rinciannya, sebanyak 46 persen setuju dan 1,7 persen sangat setuju.

Hanya 0,3 persen responden yang menjawab tidak tahu apakah penambahan jumlah kementerian ini, berkaitan dengan upaya mengakomodir partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih.

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Sosok Arif Satria yang Diprediksi Jadi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo-Gibran Pengganti Nadiem

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir seiring dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gus Yahya: Paling Tidak Separuh Kabinet Prabowo-Gibran dari NU

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim